Opini  

Oligarki, suatu keniscayaan dalam sistem demokrasi

Ninis
Ninis

Oleh: Ninis
(Pemerhati kebijakan publik)

Ada udang dibalik batu, nampaknya itulah gambaran kebijakan yang dilakukan rezim saat ini. Disaat seluruh elemen masyarakat berjibaku melawan virus Corona, ada pihak-pihak lain yang mengambil kesempatan untuk meraup keuntungan. Tengok saja bagaimana pemerintah menunjuk Ruang guru  menjadi aplikator Kartu Prakerja. Notabene CEO dari Ruang guru adalah Belva Devara menjadi Staf Khusus Milenial Presiden. Meskipun akhirnya Belva mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjadi polemik di tengah masyarakat.

Dana APBN yang tersedot untuk Kartu Pekerja mencapai Rp 20 triliun secara keseluruhan untuk alokasi di tahun 2020. Sementara anggaran untuk penyelenggaraan pelatihan Kartu Prakerja, ditetapkan sebesar Rp 5,6 triliun. Wow angka yang fantastis. Benarkah kartu tersebut cukup efektif menuntaskan masalah pengangguran, karena maraknya PHK karena COVID-19? Ataukah ” proyek ini” hanyalah dalih untuk mencari keuntungan dibalik wabah ? Karena yang diberikan proyek itu adalah stafsus presiden, ada aroma oligarki yang kental dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Baca Juga:  Mengkudeta Anies Baswedan?

Justru disaat yang sama pemerintah dengan teganya berencana menyunat dana tunjangan guru, dana abadi pendidikan dan dana haji untuk pembiayaan COVID-19. Sedangkan dana triliunan digelontorkan untuk kartu yang sebenarnya tidak dibutuhkan rakyat. Rakyat justru membutuhkan bantuan langsung atas pemenuhan kebutuhan pokoknya daripada kartu.

Asas kepentingan dalam demokrasi

Sistem politik dalam  demokrasi adalah sistem yang cacat sejak lahir, yang memiliki slogan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sejatinya rakyat yang dimaksud adalah para pengusaha dan kroni-kroni rezim. Sistem politik demokrasi dalam penyusunan anggaran banyak dipengaruhi oleh kepentingan para elit politik. Dengan mempertimbangkan untung rugi, layaknya pengusaha dalam berbisnis.

Baca Juga:  Saya Ini Menko, Kekuasaan Saya Besar, Kalian Mau Apa?

 Oligarki pun nampak dari pengangkatan orang-orang yang ada disekitar penguasa adalah orang yang punya peranan penting, memiliki latar belakang partai dan sosok konglomerat penyokong kampanye Pilpres terpilih saat ini. Maka publik lebih melihat pengangkatan ini sebagai fenomena makin menguatnya politik oligarki di pemerintahan yang tidak akan pernah berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga wajar jika kebijakan yang diambil adalah politik kepentingan yang hanya menguntungkan pemilik modal dan kroni-kroni rezim. Tidak benar-benar memikirkan rakyat kecil.

Padahal menurut jargon demokrasi, para penguasa itu adalah pilihan rakyat. Nyatanya, mereka membuat aturan untuk menguntungkan diri sendiri dan kroninya, bukan untuk kemaslahatan umat. Selama sistem demokrasi kapitalisme terus tegak di Indonesia, rakyat akan terus dipimpin penguasa yang demikian. Rakyat tak akan pernah sejahtera. Begitulah oligarki penguasa dalam sistem kapitalis. Ilusi demokrasi mendapatkan keadilan dan kesejahteraan.

Baca Juga:  New Normal dan Refleksi Pesan Idul Fitri Presiden Jokowi

Kemaslahatan umat asas dalam sistem Islam

Dalam sistem khilafah yang menjadi asasnya adalah kemaslahatan umat, negara memposisikan diri sebagai pelayan umat. Kebijakan anggaran  yang dikeluarkan negara sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan dengan pertimbangan yang lain. Kholifah dipilih rakyat melalui proses baiat, atas keridhoan rakyat. Kholifah diangkat untuk menerapkan syariah Islam.

Kepemimpinan dalam konteks bernegara adalah amanah untuk mengurus rakyat.  Rasulullah saw bersabda:

…الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari dan Ahmad).

Sejatinya hanya kepemimpinan Islam, keberkahan akan Allah turunkan karena menerapkan Syariah Nya dan kesejahteraan masyarakat bisa diwujudkan bukan sekedar mimpi. Wallahu A’lam bishshowab.