Politisasi Bansos Saat Kelaparan Merajalela di Tengah Pandemi

Anggun Permatasari
Anggun Permatasari

Oleh: Anggun Permatasari

Penderitaan rakyat imbas pandemi covid-19 bukan hanya karena keganasan virus yang meneror kehidupan. Serangan coronavirus juga memukul kestabilan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Sehingga saat ini kelaparan semakin merajalela. Namun, di tengah keprihatinan publik menghadapi ujian wabah corona, lagi-lagi penguasa memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi.

Bacaan Lainnya

Beberapa waktu lalu publik geger karena Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengakui bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako untuk warga terdampak virus covid-19 sempat tersendat. Hal itu dikarenakan tas pembungkus untuk mengemas paket sembako belum ada. Dia mengungkapkan, pembukus itu belum siap karena produsen tas mengalami kesulitan impor bahan baku. Sehingga, menyebabkan distribusi bansos terkendala meski paket sembako sudah tersedia.

“Goody bag” yang digunakan untuk mengemas paket sembako itu berwarna merah putih dan bertuliskan ‘Bantuan Presiden RI Bersama Lawan Covid-19’. Di tas tersebut juga terdapat logo Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Sosial serta cara-cara agar terhindar dari virus corona. (Merdeka.com., 29/4/2020)

CNN Indonesia, (29/4/2020) melansir bahwa foto Bupati Klaten Sri Mulyani yang menempel di paket bantuan sosial (bansos) penanganan virus covid-19 memantik polemik. Kasus ini membuka mata publik terkait politisasi bansos saat krisis di tengah pandemi. Kejadian bermula dari foto bansos yang viral di media sosial. Pada paket bantuan berupa hand sanitizer, tertempel wajah Bupati Klaten Sri Mulyani. Unggahan itu disusul oleh foto berbagai paket bantuan sosial yang juga ditempeli wajah politikus PDIP tersebut. Mulai dari beras, masker, hingga buku tulis untuk siswa.

Bahkan, pengamat politik dan CEO Indekstat Ary Santoso menanggapi tindakan pejabat tersebut sebagai upaya mendompleng dana bantuan sosial (bansos) covid-19 untuk kampanye politik. Dia mencium adanya kampanye terselubung jelang pilkada dengan memanfaatkan wabah ini. Menurutnya hal tersebut bertentangan dengan moralitas bangsa. Liputan6.com., 29/4/2020)

Fenomena di atas tidak menunjukkan sikap seorang negarawan sejati. Memenuhi kebutuhan rakyat sedang atau tidak adanya wabah merupakan kewajiban seorang pemimpin. Maka, tidak berlebihan jika rakyat melabeli sebagai rezim yang hobi pencitraan. Kasus bansos dengan foto kampanye Bupati Klaten dan tas berlabel ‘bantuan presiden’ semakin menegaskan bahwa penanganan wabah pun tidak lepas dari politisasi para pemangku kebijakan untuk kepentingan kursi rezim. Padahal uang yang digunakan pada pembagian bansos adalah uang rakyat.

Seperti itulah pemimpin yang lahir dari sistem rusak demokrasi sekuler kapitalis. Mereka minim empati terhadap rakyat. Jabatan tidak dimaknai sebagai amanah tapi dijadikan alat berkuasa mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Karena untuk mencapai tampuk kursi kepemimpinan dalam sistem politik demokrasi sangat mahal. Sehingga, ketika sudah memangku jabatan akan berupaya mengembalikan modal yang dikeluarkan ketika pemilu.

Sudah menjadi rahasia umum rezim kapitalis berpihak pada para kapital. Ini disebabkan penguasa ditopang secara finansial oleh mereka. Oleh sebab itu, akibat dari perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha harta milik umat dengan mudah berpindah tangan atas nama kebijakan dan investasi. Tentunya kepentingan rakyat tidak diutamakan. Untuk mendapat basos dengan nilai tidak seberapa banyak, rakyat harus memenuhi sederet persyaratan administrasi.

Namun, pemerintah memberi banyak kemudahan bagi asing. Seperti paradoks yang terjadi ketika wabah saat ini, justru  TKA Cina deras masuk Indonesia. Beberapa barang impor bebas bea cukai dan membuka kesempatan WNA memiliki property di Indonesia sementara rakyatnya banyak yang menjadi gelandangan. Derita rakyat yang hidup dalam sistem demokrasi menjadi bukti kepemimpinan yang khianat.

Sangat berbeda dengan sistem Islam. Aturan Islam menghadirkan pemerintahan yang melayani umat dan pemerintah yang jauh dari kepentingan pencitraan. Dalam aturan Islam pemimpin bertanggung jawab atas semua kebutuhan rakyatnya. Rasulullah Saw. bersabda: “Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus”. (HR. Bukhari dan Ahmad).

Semoga umat segera sadar bahwa pangkal segala penderitaan yang dirasakan rakyat saat ini adalah sistem zalim kapiralisme dan bergegas kembali pada hukum Al Quran dan Assunnah. Allah telah menekankan dalam firmanNya bahwa siapa saja yang berpaling dari aturan Allah, maka Dia memberi jaminan kesempitan bagi kehidupannya. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. “Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”. (QS Thaha: 124). Wallahu a’lam

Pos terkait