Relaksasi Dini PSBB, Untuk Kepentingan Siapa?

Kiki Zaskia
Kiki Zaskia

Oleh: Kiki Zaskia, S.Pd
(Pemerhati Sosial Asal Konawe,Sulawesi Tenggara)

Hingga kini kurva infeksi covid-19 di Indonesia belum juga menunjukkan kondisi landai. Per 5 Mei 2020 bertambah pasien kasus positif “Dari pemeriksaan spesimen kita dapatkan kasus konfirmasi positif bertambah 484 orang, sehingga totalnya menjadi 12.071 orang”, Ujar Yurianto dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Jakarta, 5/5/2020 (Dikutip Kompas.com, 6/5/2020). 

Bacaan Lainnya

Kondisi extraordinary kini menjadi tantangan dari hulu hingga hilir. Akan tetapi energi satu titik harus tetap dimaksimalkan pemerintah. Satu titik itu tidak lain penyelamatan jiwa rakyat. Namun, ditengah klimaks peningkatan infeksi virus, tragisnya regulasi PSBB kini dipersiapkan skenario untuk direlaksasi dengan berbagai dalih. Menteri Hukum dan HAM, Mahfud MD menyatakan bahwa relaksasi PSBB diantaranya demi menekan stres masyarakat karena PSBB yang ketat,  yang akan menurunkan imunitas dan kesulitan ekonomi rakyat karena pekerjaan yang terhambat oleh aturan PSBB, “Kita tahu bahwa ada keluhan sekarang ini sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya, kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB ” kata Mahfud dalam siaran langsung melalui Instagramnya, Sabtu, 2/5/2020 (Dikutip cnbcindonesia.com 4/5/2020)

Kepala dilepas ekor dipegang. Relaksasi PSBB yang coba diramu oleh Menteri Hukum dan HAM patut dinilai sangat dini sebab relaksasi idealnya ketika kurva infeksi virus telah menunjukkan kondisi jenuh bukan karena jenuhnya masyarakat dengan aktivitas yang tak mobile seperti biasanya. Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, menekankan pelonggaran PSBB harus didasari indikasi kesehatan masyarakat dan hanya bisa dilakukan secara bertahap. Jika tidak, ada resiko terjadi peningkatan kasus lagi, “Jadi harus diyakinkan ada penurunan kasus yang konsisten, sudah rendah, artinya pandemi sudah mereda, pada saat itulah kita akan melepas pelan-pelan restriksi yang sudah dijalankan ”(Dikutip bbcnewsindonesia.com, 4/5/2020)

Pernyataan Mahfud MD juga dinilai mengada-ngada, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan mengkritik ”Logika Mahfud terkait PSBB bikin masyarakat stres itu keliru besar dan terlalu dibuat-buat. Justru kebalikannya, PSBB itu sangat longgar dan tidak tegas. Makanya pasien positif dan yang meninggal terus bertambah karena masyarakat masih bebas beraktivitas” (detiknews.com, 3/5/2020)

Disisi lain tak dinafikkan kesulitan ekonomi masyarakat dalam kondisi babak belur sebab pandemi namun Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa jumlah kasus masih terus naik, sehingga pemerintah harus waspada dalam menerapkan relaksasi terlalu dini. Namun yang perlu dilakukan ialah memaksimalkan kompensasi dari pemerintah sebab kebijakan PSBB “Jadi ini memang yang harus diwaspadai, karena pemerintah ketika melakukan PSBB di banyak kota itu kompensasi bagi UMKM, korban PHK, pengangguran, pabrik yang berhenti beroperasi, itu sampai sekarang kompensasinya dirasa kurang” (Dikutip bbcnewsindonesia.com, 4/5/2020)

Situasi penyebaran covid-19 yang masih dalam fase kritis pemerintah perlu mengambil kebijakan yang berhati-hati. Jika terlalu optimis dengan fase normal saat kasus positif masih cenderung meningkat akan berdampak sangat fatal bagi keselamatan rakyat. Sebab kecerobohan yang terjadi taruhannya adalah nyawa. Kebijakan PSBB untuk saat ini perlu dimutakhirkan bukan sebaliknya dilonggarkan. PSBB hanya akan menjadi pepesan kosong jika rakyat apalagi birokrasi yang lengah.

Dalam menanggapi keluhan masyarakat memiliki alternatif lain selain dengan tergesa-gesa relaksasi PSBB. Masyarakat yang mengeluh dengan kesulitan hidup merupakan tanda bahwa food security yang belum dimaksimalkan, bantuan yang berbelit-belit hingga alasan tak tepat sasaran yang tersandung oleh masalah klasik yaitu data masyarakat dan edukasi pemerintah pada situasi pandemi untuk beradaptasi dengan protokol kesehatan hingga dengan segala ketidakpastian keadaan yang ada pada masyarakat belum terwujud.

Adapun jika relaksasi ini akan benar direalisasikan maka rakyat akan dilema saat berusaha mencari nafkah ditengah pandemi, untuk bertahan hidup harus bertaruh nyawa dengan covid-19. UMKM akan buka, tapi apa costumer berani nekat?. Terkecuali bagi pebisnis rakus ini akan menjadi angin segar keluwesan mobilitas, namun lagi-lagi komitmen pemerintah dipertanyakan untuk siapa relaksasi PSBB ini yang masih prematur. Apakah benar untuk rakyat sementara kondisi dilapangan infeksi virus semakin meningkat ataukah demi melayani kaum oligarki?. Seperti perizinan 500 TKA asal Cina yang akan ke Sultra di tengah wabah yang tentu syarat dengan buyarnya komitmen pemerintah dalam penanganan wabah hingga masa recovery.

Rakyat didzalimi dengan kelengahan pemerintah pada investor dengan mengakrobatkan kebijakan. Inilah titik temu kebijakan yang syarat dengan kepentingan buah dari kerusakan ide sistem Kapitalisme-neoliberal yang mewabah. Konsekuensinya kebijakan yang dibuat mudah untuk dikendalikan oleh kepentingan kaum tertentu, khas dengan pertimbangan untung-rugi materialistik. Disisi lain nurani kolektif antar sesama belum bisa diwujudkan diatmosfer sekularisme, masih saja ada rakyat yang kelaparan hingga meregang nyawa. Naudzu billah min dzallik

Dalam Islam sangat jauh berbeda dalam merumuskan dan mengambil kebijakan. Pemerintah menanamkan kesadaran bahwa amanah rakyat ada dipundaknya. Sebagai sebuah manifestasi ketakwaannya. Sehingga benar-benar mewujudkan tugasnya yaitu sebagai pengatur dan pemelihara (raa’iin) dan pelindung (junnah).

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya” (HR. Muslim dan Ahmad)

Dalam hadis lainnya Rasulullah menegaskan, “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang dibelakangnya dan berlindung kepadany.” (HR. Muslim)

Juga sabda Rasulullah “Ya Allah, barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk menangani urusan umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah hidupnya. Dan barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu ia memudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah hidupnya.” (HR. Muslim)

Dalam menangani wabah, khalifah akan memilih kebijakan lockdown meminimalisasi terjadinya krisis turunan pascawabah. Penguncian total wilayah yang terkena wabah dengan segera, akan meminimalisasi penularan ke wilayah lain. Sehingga masyarakat yang berada diluar wilayah wabah tetap menjalankan aktifitasnya secara normal. Khalifah menyediakan kebutuhan pokok orang per orang. Bukan pada kalangan tertentu.

Selain itu kepribadian Islam (syakhsiyyah Islam) yang mewabah ditengah masyarakat akan menghadirkan rakyat yang qana’ah, tidak saling zalim. Namun saling bahu-membahu meringankan beban.

Sebagaimana firman Allah SWT : “Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh. ”(TQS.An-Nisa: 36). Tidak ada sebaik-baik penolong kecuali Allah SWT. Semoga menjadi titik balik untuk meninggalkan sistem yang sangat menggigit rakyat kapitalisme-neoliberal. Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna mengatur segala aspek kehidupan termasuk habluminallah, hablumin an-nash hingga hablumin an-nafs. Syariah Islam tidak bisa hadir dengan utuh tanpa Khilafah maka mengupayakannya adalah keutamaan yang wajib. Wallahu a’lam bishshawab

Pos terkait