Tatanan Sosial Rusak Di Tengah Wabah: Kapitalisme Sumber Masalah!

Oleh: Ade Noer Syahfitri (Aktivis Muslimah Jakarta Utara)

Bagai serial drama panjang perjalanan Covid-19 dan pejabat negeri ini. Memasuki pekan ke sembilan setelah press release Presiden Joko Widodo nampaknya angka warga yang terinfeksi dan yang meninggal terus meningkat. Kelimpungan adalah kata yang tepat menggambarkan  keadaan para pemimpin negeri hari ini.

Mulai dari menutupi informasi hingga akhirnya jumlah korban yang tak teratasi, peralatan kesehatan yang tak memadai, hingga kebijakan-kebijakan yang menyayat hati pun turut mewarnai. Penguasa bagai bermain teka-teki mengakali rakyat, saat rakyat terus berharap simpati lebih, malah mendapat janji-janji yang tak pasti.

Kelaparan meningkat, PHK di mana-mana, namun sayang karantina wilayah yang dinanti-nanti tak kunjung datang menghampiri. Padahal dengan berlakunya karantina wilayah, rakyat sedikit mendapat secercah harapan, dengan dipenuhinya kebutuhan oleh penguasa sebagai tanggung jawab terhadap rakyatnya.

Alih-alih karantina wilayah, penguasa justru memberlakukan PSBB  ( Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang membuat rakyat kecil garuk-garuk kepala seraya kebingungan karena semakin sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan ada sebagian masyarakat menganggap PSBB sebagai persembunyian penguasa dari kewajibannya memenuhi kebutuhan rakyat.

Tidak cukup sampai di situ, kebijakan nyeleneh pejabat pun ikut menggelitik dan membuat jijik. Dilansir dari Tirto.id pada 15 April lalu, Sebanyak 30 ribu lebih narapidana bebas sebelum waktunya lewat program asimilasi dan integrasi Kementerian Hukum dan HAM. Mereka dibebaskan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 di lingkungan rutan dan lapas–yang kini sudah kelebihan kapasitas.

Sudah jatuh tertimpa tangga, peribahasa yang tepat menggambarkan betapa menderitanya rakyat saat ini. Sudahlah mereka harus bergelut memenuhi kebutuhan di tengah pandemi ini, mereka pun dicekam rasa ketakutan dengan tindakan kriminalitas yang siap menerkam kapan saja.

Sebagaimana dikabarkan dari TEMPO.CO, Jakarta – Kriminalitas selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta mengalami tren peningkatan. Secara nasional, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mencatat ada kenaikan kasus kriminalitas sebesar 11,80 persen dari pekan ke-15 hingga pekan ke-16 di 2020.

“Untuk mengembalikan rasa aman. Kami meminta menarik kembali napi asimilasi dan dilakukan seleksi dan psikotest secara ketat jika hendak melakukan kebijakan asimilasi lagi,” kata Ketua Umum Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Boyamin Saiman melalui keterangan resmi, Minggu (26/4).(www.cnnindonesia.com)

Social Distancing ataupun kampanye #dirumahaja nampaknya membuat warga semakin muak dan tidak bisa diam. Protes pun normal bila dilakukan, malah bodoh rasanya jika diam saja di situasi ini. Dikabarkan dari CNN Indonesia, Sejumlah aktivis hukum yang tergabung kelompok masyarakat sipil menggugat kebijakan pelepasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi yang dilakukan Menkumham Yasonna Laoly ke Pengadilan Negeri Surakarta.

Gugatan didaftarkan oleh Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen, dan  Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia. Mereka menyebut bahwa kebijakan tersebut telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat saat pandemi corona (covid-19) saat ini.

Rusaknya tatanan sosial di tengah wabah, Kapitalisme penyebabnya.

Jelas penyebab utamanya adalah karena diterapkannya sistem Kapitalisme dalam kehidupan. Seperti biasanya sistem yang menjunjung tinggi materi dan kepentingan ini selalu saja memberikan efek negatif yang banyak hanya untuk mengatasi satu pokok permasalahan. Lihat saja hari ini, diawali dari kesehatan yang tak dapat dikendalikan, berlanjut menyerang ekonomi, tak hanya itu akhirnya pun tatanan sosial ikut kacau balau dengan banyaknya orang di PHK, kasus bunuh diri, kelaparan dan meningkatnya tingkat kriminalitas akibat kebijakan yang diambil.

Tentu itu semua disempurnakan dengan kontribusi dari penguasa zalim. Dalam artian semua itu tidak terjadi bila langkah yang diambil penguasa adalah langkah yang benar, adil dan lurus. Akan tetapi harus kita pahami bersama bahwasannya hadirnya penguasa zalim, pejabat yang semena-mena dan kebijakan yang tidak adil hanya ada dalam sistem yang asas tertingginya adalah kepentingan pribadi, yakni kapitalisme.

Mengakhiri kerusakan hanya dengan Islam

Sistem Islam yakni Khilafah, sungguh jauh berbeda dengan sistem kehidupan lainnya yang diterapkan di dunia saat ini. Islam adalah sistem pemerintahan yang kuat dan sigap dalam mengatasi setiap problematika khususnya pada masa pandemi ini.

Khalifah yakni pemimpin dari sistem ini akan selalu mengambil kebijakan bukan untuk kepentingan segelitir orang apalagi keuntungan pribadi di tengah kesempatan, ataupun plin-plan dan takut akan efek lain yang akan diterimanya seperti terganggunya sektor ekonomi. Asas terpenting yang menjadi standar dalam mengambil dan menetapkan kebijakan adalah ketaatan.

Bila dibandingkan dengan sistem kapitalisme, sungguh jauh dari kata manusiawi. Lihatlah tatkala penguasa di negeri ini mengorbankan nyawa manusia karena khawatir ekonomi akan hancur, sedangkan penguasa lain di negeri sana dengan sistem yang sama, memilih untuk menyelamatkan manusia terlebih dahulu demi menjaga perekonomian di masa mendatang, keduanya sama-sama berpikir tentang materi. Karena mereka berpikir bila manusianya tidak ada lantas siapa yang akan membangun perekonomian.

Dalam Islam sungguh nyawa seorang manusia jauh lebih berharga. Negara selaku raa’in dan junnah bagi rakyatnya harus memprioritaskan keselamatan rakyat daripada yang lainnya. Sebagaimana lisan mulia Rasulullah Saw

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan disahihkan al-Albani).

Perlu kita ketahui bahwasannya dalam sistem Islam hal yang paling pertama dan utama dalam menyelesaikan suatu permasalahan adalah mengembalikan semuanya pada akidah dan syariah. Ketaatan kepada Allah dan segala aturan-Nya bukan hanya semangat individu-individu tapi negara dan pemimpin negeri.

Maka tatkala pada masa Khalifah Umar bin Khaththab terjadi bencana kekeringan yang sangat parah dan terjadinya wabah penyakit di Syam, yang pertama kali Umar lakukan  adalah melakukan muhasabah baik pada dirinya maupun kepada rakyatnya. Tidak hanya itu memberlakukan karantina wilayah tidak peduli efek yang akan diterimanya ia tetap lakukan semata karena ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya.

Itulah Umar bin Khaththab salah satu sosok pemimpin hebat yang hanya hadir di dalam  sistem Islam. Ia dahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, tak henti bermusahabah demi kesejahteraan rakyatnya, berbeda dengan kondisi hari ini dimana pemimpin begitu diktaktor tak mau dikritik apalagi muhasabah diri sendiri.

Dari awal hadirnya wabah ini adalah karena adanya kelalaian terhadap hukum syara dan terus berlanjut, maka benarlah tatkala suatu negeri itu senantiasa bermaksiat kepada Allah maka tak ada balasan yang pantas selain adzab baginya.

Wabah Covid-19 ini adalah adzab bagi siapa saja yang melakukan maksiat, dan ujian bagi orang-orang mukmin. Termasuk hadirnya kehidupan yang buruk, lalu penguasa dan pejabat yang membuat kondisi umat semakin terpuruk, karena menerapkan hukum selain daripada hukum Allah, dan itu adalah maksiat terbesar.

Allah SWT berfirman:

اَفَحُكْمَ الْجَـاهِلِيَّةِ يَـبْغُوْنَ ۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّـقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (QS. Al-Ma’idah 5: Ayat 50)

Dalam tafsir ibnu Katsir maksud dari ayat tersebut adalah siapakah yang lebih adil daripada Allah dalam hukumnya bagi orang yang mengerti akan syariat Allah, beriman kepada-Nya, dan yakin serta mengetahui bahwa Allah adalah Hakim di atas semua hakim serta Dia lebih belas kasihan kepada makhluk-Nya ketimbang seorang ibu kepada anaknya? Dan sesungguhnya Dia adalah Maha Mengetahui lagi Mahakuasa atas segala sesuatu, lagi Mahaadil dalam segala sesuatu.

Selain itu harus kita ketahui bahwasannya hadirnya negeri yang aman sejahtera dan penguasa yang adil dan bertaqwa hanya ada tatkala hukum Allah diterapkan, semua itu adalah rahmat dan janji Allah kepada kita semua sebagaimana firman Allah SWT :

Allah SWT berfirman:

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰۤى اٰمَنُوْا وَا تَّقَوْا لَـفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَا لْاَ رْضِ وَلٰـكِنْ كَذَّبُوْا فَاَ خَذْنٰهُمْ بِمَا كَا نُوْا يَكْسِبُوْنَ

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.”(QS. Al-A’raf 7: Ayat 96)

Wallahu a’lam bishshawab.