The New Capital City, The New Coorporation Country!

Oleh: Nahdoh Fikriyyah Islam

Menko Kemaritiman dan Investasi menyatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru masih sesuai rencana (on the track) meski saat ini Indonesia tengah menghadapi wabah virus Corona (Covid-19). Tim dari Kemenko Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan masih terus melakukan koordinasi dengan berbagai calon investor dan mitra untuk pengembangan ibu kota Negara baru.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pembangunan infrastruktur tahap pertama di ibu kota negara baru akan dimulai pertengahan tahun 2020.Pembangunan tahap awal ini akan menggunakan skema APBN dengan nilai proyek sebesar Rp 500 miliar. Dan pemerintah mengupayakan seminimal mungkin menggunakan dana APBN. Oleh karena itu, Pemerintah pun terus melobi para investor asing maupun domestik untuk membantu dalam pembangunan ibu kota Negara baru.

Planning Building Mode Untuk Ibu Kota Baru

Sudah bukan hal yang baru lagi berita tentang pemindahan ibukota Negara. Tetapi beritanya kini terdengar sayup-sayup disebabkan banyaknya persoalan yang menimpa bangsa. Terkadang redup karena korupsi. Lalu redup karena omnibus law yang naik ke permukaan issue terpopuler, dan kini juga diredam oleh kasus pandemic covid-19. Meskipun seperti timbul tenggelam di media, ternyata para pejabat Negara sedang bekerja ke sana.

Pemerintah sudah menetapkan calon ibu kota baru Negara di provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam. Dan Presiden Jokowi telah menetapkan total kebutuhan anggaran yang harus ada sebesar 466 Triliun rupiah. Dari total banyaknya anggaran tersebut, konon pemerintah hanya mampu menggelontorkan 19%. Dan berharap investor serta BUMN bisa menutupi sisanya. Jika hanya mampu dengan modal 19% itu berarti peluang investor untuk menaman investasi tinggi sangatlah terbuka.

Hal tersebut diaminkan oleh Menko Bidang Kemaritiman LBP yang menyebutkan telah ada 30 investor yang tertarik untuk ikut membangun ibukota Negara yang baru. Tentunya mereka berasal dari dalam dan luar negeri. Seperti Softban Jepang, Amerika, Abu Dhabi, Singapura, Tiongkok, Hongkong dan lain-lain. LBP mengaku baru menerima listnya dan belum mengumumkan semua nama – nama perusahaan dan investornya. Tetapi yang penting, pengakuan itu sudah ada.

Masih menurut LBP, ibu kota Negara yang baru kelak akan dibangun dengan konsep green city. Konsep kota yang diharapkan tidak merusak alam alias teknologi ramah lingkungan. Sebelumnya dikabarkan, ibu kota Negara baru akan dibangun sangat megah dan paling maju dibandingkan kota Jakarta.

Selain itu, yang tidak kalah menarik dari planning building ibu kota baru ini adalah mode of the rule pemerintahan yang akan diusung. Berbeda dengan daerah lain, ibu kota baru akan dikelola khusus oleh sebuah badan otorita. Pemimpin otorita ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nama calon kandidatnya juga sudah ditentukan, dan paling menonjol adalah BTP alias Ahok. Manusia fenomenal nan controversial. Penista agama dan tidak punya prestasi tapi dianggap sangat berjasa dan dibutuhkan bangsa.

Kandidat  lain ada nama Menristek Bambang Brodjonegoro, Dirut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyana, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Berbeda dengan Jakarta yang dipimpin kepala daerah dengan otonomi khususnya dan dipilih lewat pilkada, pemimpin ibu kota baru ditunjuk langsung oleh Presiden. Saking istimewanya, istilah pemimpinnya saja bukan disebut Gubernur, tetapi CEO (chief executive officer). Mirip organisasi struktur perusahaan. Begitulah planning mode yang disiapkan untuk the new capital city of Indonesia ke depan. Tidak terasakah ada bau aneh dalam pembangunan ibu kota baru ini?

The New Capital City, The New Coorporation Country!

Jika pemerintah sudah memastikan bahwa kemampuan mendanai pembangunan ibukota baru hanya sebesar 19%, sudah pasti berharap bantuan pada yang lain. Dan bantuan itu tentunya dari para investor swasta dalam dan luar negri yang telah bersepkat bersama rezim. Dengan kata lain pembangunan the new capital city sebanyak 81% diluar APBN. Kalaupun diantara 81% tersebut sudah termasuk BUMN, bukankah BUMN juga telah banyak tersandera oleh asing dan aseng? Mana lagi milik Negara ini yang masih 100%?  hanya tinggal pajak yang 100% dipungut dari rakyat dan pemasukan Negara.

Bisa dibayangkan jika ibukota baru nanti dibangun oleh perusahaan (korporasi) raksasa. Apalah zemua itu cuma-cuma? Kapitalis tidak akan memainkan permainan tanpa meraup keuntungan. Lihat saja mode yang dirancang. Sudah model perusahaan memakai istilah CEO. Istilah kepemimpinan dalam dunia korporasi kapitalis. Mafhum aam nya kata CEO tidak familiar dalam struktur tata Negara kecuali di Amerika dan juga Britanis Raya.

Selain itu ada juga yang dikenal dengan sebutan MD (managing director) dan CE (Chief Executive). Kenapa mereka memakai istilah demikian? Sebab baik Amerika dan Inggris pada hakikatnya, pengendali Negara itu adalah para korporasi. Mereka menjalankan roda pemerintahan dengan keinginan para korporasinya. Dalam waktu tertentu, penguasanya juga sekaligus adalah seorang korporat.  Istilah CEO tentunya tidak aneh bagi kedua Negara kapitalis tulen tersebut.

Secara istilah, gelar CEO adalah sebutan untuk seorang pengelola yang kerjanya memimpin dan menjalankan suatu perusahaan. Adakalanya CEO perusahaan adalah owner nya sendiri. Namun tidak sedikit juga yang berbeda antara CEO dan owner pada sebuah perusahaan. CEO akan bertanggungjawab penuh terhdap perusahaan, bahkan ibarat ia adalah wajah perusahaan. Owner tidak termasuk ke dalam strukrut organisasi perusuhaan, makanya CEO lah yang harus memberikan semua pertanggungjawaban pada owner. CEO punya tugas dan wewenang yang sangat kompleks.

Andaikan ibukota baru nanti dibentuk dengan mode demikian, maka bisa dibayangkan bagaimana Penajam itu akan menjadi kota yang amat sarat dengan kepentingan para korporasi. Kepala Badan otorita alias CEO akan bekerja susuai arahan owner dan bertanggungjawab padanya. Orang yang berhak mengangkat CEO adalah owner. Dalam hal ini, Jokowi berarti merasa sebagai owner Indonesia dan punya hak mengangkat CEO nya.

Tetapi apakah Jokowi the real owner? Owner itu ditentukan oleh modal yang dimiliki. Modal pemerintah hanya 19% lalu berlaga jadi owner? Espektasi yang terlalu tinggi. Sementara investor asing kelak menaman investasi lebih dari 50%. Berarti, hal itu menunjukkan bahwa, the real owner ibu kota baru kelak adalah para investor alias korporat. Maka jangan kaget jika nanti Penajam alias the new capitali city of Indonesia, akan menjadi the corporation country (Negara para korporasi). Siapkah rakyar menerima semua itu?

Uninstall Capitalism With Islam.

Hanya satu rule mode yang layak untuk diperjuangkan dengan segala potensi negeri yang ada. Rule mode itu adalah sistem pemerintahan Islam dengan menerapkan syariat secara totalitas.  Sebagai ideologi yang berlawanan dengan Islam, kapitalisme tidak akan pernah diberi ruang untuk masuk. Harusnya para penguasa negeri ini menghabiskan energi mereka dan mengajak rakyat untuk membangun tatanan baru Indonesia dengan syariat Islam dan meng-uninstall kapitalis penjajah dari negeri ini.

Dengan demikian, para korporasi kapitalis akan meninggalkan Indonesia. Dan Indonesia bisa mengambil kembali aset – asetnya yang tersandera puluhan tahun yang telah mmjadi penyebab kehancuran bagi negeri ini. Saatnya  uninstall capitalism, return Islam. Wallahu a’alam bisshawab.

*Tulisan ini adalah ‘Surat Pembaca atau Opini‘ kiriman dari pembaca. IDTODAY.CO tidak bertanggung jawab terhadap isi, foto maupun dampak yang timbul dari tulisan ini. Mulai menulis sekarang.