Ada-Tidaknya Jubir Presiden, PDIP: Paham Akan Suasana Kebatinan Jokowi

Hasto Kristiyanto
Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto (Yahooberita)

IDTODAY.CO – PDI-Perjuangan (PDIP) sampaikan sejumlah pesan soal ada-tidaknya juru bicara (jubir) Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berada di tangan sang kepala negara.

“Ada-tidaknya jubir Presiden merupakan bagian dari ranah kebijakan Presiden tentang perlu-tidaknya posisi tersebut,” kata Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Menurutnya, jika Jokowi nantinya menentukan tetap ada jubir Presiden, PDIP berharap sosok yang mengisi jabatan jubir Presiden paham akan suasana kebatinan Jokowi.

“Sekiranya Presiden mengangkat jubir, yang benar-benar memahami keseluruhan suasana kebatinan Presiden sehingga mampu memberikan penjelasan ke publik tentang hal ihwal keputusan strategis Presiden maupun mengungkapkan berbagai hal terkait kebijakan Presiden terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara,” ujarnya.

Baca Juga:  Bela Puan Tanam Padi saat Hujan, Ruhut: Makin Tinggi Pohon Makin Kencang Angin Bertiup

Namun apabila Jokowi tidak mengangkat seorang jubir Presiden, PDI-Perjunangan menilai menteri-menteri di kabinet dapat menjadi ‘jubir’ di bidang masing-masing. Sebabnya, para menteri, menurut Hasto, memahami program pemerintah.

“Hal ini dimungkinkan mengingat menteri sebagai pembantu presiden adalah sosok yang menguasai hal ihwal kementerian yang dipimpinnya. Menteri adalah pemerintahan dalam pengertian sehari-hari,” ucapnya.

Dikutip dari Detikcom, Selasa, 26 Oktober 2021. Secara umum, Hasto menilai Presiden Jokowi membutuhkan seorang juru bicara untuk menyalurkan komunikasi politik secara cepat. Namun, Hasto menegaskan keputusan ada-tidaknya jubir berada di tangan Jokowi.

Baca Juga:  Desak Jokowi Pecat Erick Thohir, Aliansi Rakyat Jambi Menggugat Sebar Spanduk #erickout

“Namun dalam banyak hal, Presiden juga memerlukan sosok jubir yang secara cepat bisa melakukan komunikasi politik dan menjelaskan ke rakyat terhadap kebijakan Presiden di dalam merespons suatu persoalan bangsa,” sebut Hasto.

Ia juga mengatakan bahwa rakyat berhak mengetahui kebijakan Presiden, dan seluruh komunikasi politik yang dilakukan pemerintah harus bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun persatuan, dan menggelorakan optimisme bangsa untuk maju.

Baca Juga:  PDIP Kritisi Perppu Corona, Pengamat: Itu Hanya Trik Biar Dianggap Pro Rakyat

Komunikasi politik seorang Presiden, menurut Hasto, penting dan diperlukan. Meski demikian, komunikasi politik itu bagi Hasto tak dapat dijalankan hanya dengan mengarang lagu hingga menulis buku tebal.

“Komunikasi politik Presiden tidak bisa dilakukan dengan mengarang lagu atau menulis buku tebal, namun harus dilakukan proporsional, efektif dan menyentuh hal-hal yang bersifat strategis,” imbuhnya.

Sumber: terkini.id