Diduga Ada Nama Luhut dalam Lingkaran Pejabat yang Terlibat Bisnis PCR

Luhut Binsar Pandjaitan
Foto: Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan/Net

IDTODAY.CO – Nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diduga ada dalam lingkaran bisnis polymerase chain reaction atau PCR. Majalah Tempo edisi 1 November 2021 menulis, dua perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut, PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi, tercatat mengempit saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi mengantongi 242 lembar saham senilai Rp 242 juta di GSI. GSI merupakan perusahaan yang mengelola laboratorium untuk tes PCR. Perusahaan ini memiliki lima cabang di Jakarta.

Baca Juga:  Mudik Dilarang Tapi Wisata Diizinkan, Fadli Zon: akan Ada Wisata Mudik

Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan GSI adalah bentuk solidaritas sosial yang membantu menyediakan tes Covid-19 dalam jumlah besar. Sejak GSI berdiri pada April 2020, ia mengatakan tak pernah ada pembagian keuntungan kepada pemegang saham.

“Partisipasi Pak Luhut untuk membantu penanganan pada awal pandemi,” katanya.

Kehadiran Luhut di GSI pun disebut-sebut karena ajakan koleganya yang memiliki saham, seperti petinggi PT Adaro Energy dan PT Indika Energy Tbk. Adapun ihwal dua perusahaan yang diduga terlibat dengan Luhut, Jodi mengatakan bosnya tak memiliki kontrol lagi lantaran sahamnya di bawah 10 persen.

Baca Juga:  Sarankan Moeldoko Direshuffle, Pengamat: Terlalu Sering Melakukan Blunder yang Merugikan Jokowi-Ma'ruf

“Jadi kami tidak bisa berkomentar soal PT Toba Bumi Energi,” kata dia.

Pemerintah mendapatkan kritik keras dari masyarakat setelah mewajibkan tes usap itu sebagai syarat perjalanan jarak jauh menggunakan angkutan pesawat. Dalam waktu dekat, kewajiban PCR akan diperluas untuk transportasi lain dengan dalih mencegah ledakan kasus Covid-19 menjelang akhir tahun.

Kritik mengemuka lantaran selain harga tes PCR masih di atas rata-rata kemampuan warga, syarat ini diterapkan saat angka penyebaran kasus Covid-19 rendah. Tiga pejabat pemerintah yang mengetahui kebijakan tentang PCR mengatakan persoalan reagen yang akan kedaluwarsa menjadi salah satu penyebab tes usap itu diwajibkan untuk penumpang transportasi umum jarak jauh.

Baca Juga:  Fahri Hamzah: Saya Pernah 'Diadili' Komunitas karena Kritik Anies

Sejumlah pengusaha telah menyetok alat tes PCR pada saat varian delta melonjak. Namun, reagen memasuki masa kedaluwarsa pada akhir tahun.

Simak artikel lainnya tentang keuntungan bisnis tes usap di Majalah Tempo edisi 1-7 November 2012: “Para Penikmat Cuan PCR”.

Sumber: tempo.co