Dukung Wacana Hukuman Mati Maling Uang Rakyat, Fahri: Mereka Seakan Tidak Pernah Ada Habisnya

Fahri Hamzah
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. (dpr.go.id)

IDTODAY.CO – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah merespon positif keinginan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menerapkan hukuman mati bagi para maling uang rakyat, apalagi mendapat dukungan penuh dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.

Fahri Hamzah menilai ST Burhanuddin dan Firli Bahuri merupakan dua pendekar anti korupsi.

“Dua pendekar antikorupsi dari dua lembaga berbeda itu sedang menggabungkan kekuatan untuk memberantas para ‘maling’ uang rakyat,” ujar Fahri di Jakarta, Jumat (29/10/2021)..

Baca Juga:  Cuitan Lama Fadjroel Rachman Diungkit, “Pidato Sampah dari Mulut Penguasa”

Hal itu, menurut Fahri, dikarenakan para maling uang rakyat seakan tidak pernah ada habisnya, karena sampai saat ini praktik-pratik korupsi terus bermunculan.

“Kita berharap sinergi Jaksa dan KPK bisa menyelesaikan perkara korupsi di Tanah Air,” tuturnya.

Seperti diketahui, Firli Bahuri mendukung penuh keinginan ST Burhanuddin tersebut dikarenakan berbagai alasan. Menurutnya, selama ini KPK sudah melakukan segala cara untuk mencegah perilaku koruptif, seperti memberikan pendidikan kepada masyarakat

Baca Juga:  Sebut UU Cipta Kerja Cacat Prosedural, Fraksi Demokrat: Perlu Pengujian MK

KPK memberikan pendidikan bagi masyarakat tentang kesadaran dan dampak buruk korupsi, membangun karakter integritas, hingga mengkampanyekan budaya antikorupsi. Akan tetapi, menurut dia, hal itu tidak cukup untuk mencegah perilaku koruptif, karena pada kenyataannya para maling uang rakyat tetap bermunculan.

“Kita juga melakukan pencegahan untuk memperbaiki sistem supaya tidak ada peluang dan kesempatan untuk korupsi. Tetapi perilaku koruptif itu pun belum bisa berhenti” terang Firli Bahuri.

Baca Juga:  Inas Nasrullah: Partai Hanura Akan Gelar Pleno Tunjuk Sekjen Pengganti Gede Pasek

Oleh karena itu, Firli Bahuri menegaskan bahwa KPK sangat mendukung penuh rencana penerapan hukuman mati bagi para maling uang rakyat itu.

“Perlu didukung karena ancaman hukuman mati hanya diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor,” terangnya.

Di sisi lain Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Simanjuntak mengatakan bahwa ST Burhanuddin saat ini sedang mengkaji penerapan hukuman mati bagi para maling uang rakyat.

Sumber: jitunews.com