Emanuel Gobay: Hentikan Drama Kriminalisasi Terhadap Aktivis KNPB

  • Whatsapp
Emanuel Gobay
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emanuel Gobay/RMOL

IDTODAY.CO – Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua meminta Kapolda Papua segera memerintahkan Kapolres Merauke untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap 13 orang aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Merauke yang sempat ditahan di Mapolres Merauke.

Koordinator Koalisi, Emanuel Gobay menjelaskan, 13 orang aktivis KNPB Merauke yang ditahan merupakan korban kriminalisasi pasal makar yang disangkakan oleh pihak Polres Merauke, Kejaksaan Negeri Merauke, dan Pengadilan Negeri Merauke dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana (SPP).

Bacaan Lainnya
Baca Juga:  Ketua MPR Minta Pemerintah Pertimbangan Penundaan Pilkada 2020 Jika Corona Terus Naik

Melalui keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLPapua, terdapat 4 tuntutan yang ditegaskan oleh Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua.

Pertama meminta kepada Polres Merauke untuk menerbitkan SP3 atas 13 orang aktivis KNPB.

Kedua, mendesak Kapolres Merauke dan Kasat Reskrim Polres Merauke segera diperiksa oleh Polda Papua. Ketiga, Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua untuk segera menindaklanjuti pengaduan kasus penyiksaan yang diduga dialami oleh salah satu aktivis bernama Kristian Yandum.

Baca Juga:  Jokowi Rilis Inpres Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Keempat, menghentikan Sistem Peradilan Pidana yang dianggap merupakan drama kriminalisasi pasal makar.

Menurut Emanuel Gobay, pada praktiknya pihak penyidik langsung menahan 13 orang aktivis KNPB Merauke. Penahanan ini dilakukan berdasarkan pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana di mana penyidik diberikan kewenangan melakukan penahanan paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang selama 40 hari.

Baca Juga:  Demokrat-PPP Ungkap PDIP Inisiator RUU HIP

Mengingat 13 orang aktivis KNPB yang ditangkap dikenakan pasal 104 KUHP, sehingga penyidik diberikan kewenangan guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdsarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan.

Karena perkara sedang diperiksa dan dengan ancaman pidana 9 tahun lebih, perpanjangan diberikan paling lama 30 hari. Dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi paling lama 30 hari.

Baca Juga:  Bikin Heboh, Kementan Akan Cabut Penetapan Ganja Sebagai Tanaman Obat

Sehingga, menurutnya, penyidik Polres Merauke hanya memiliki kewenangan menahan 13 orang anggota KNPB maksimal selama 120 hari.

Nah, jika dihitung masa penahanan terhadap 13 orang aktivis KNPB Merauke yang telah dilakukan sejak 13 Desember 2020 sampai dengan dialihkan status tahanannya menjadi tahanan kota pada 2 April 2021, maka total lama penahanan terhadap 13 orang aktivis KNPB adalah 111 hari.

Baca Juga:  Soal Kemarahan Jokowi Atas Rendahnya Serapan Anggaran Covid-19, Pimpinan DPR: Semua Harus Bersinergi Pulihkan Ekonomi Naisonal

Artinya, tinggal 9 hari lagi 13 orang aktivis KNPB tersebut telah melewati 120 hari hari, sesuai dengan ketentuan penahanan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

“Institusi Kepolisian Resort Merauke, Institusi Kejaksaan Negeri Merauke, dan Institusi Pengadilan Negeri Merauke, hentikan drama kriminalisasi pasal makar terhadap 13 aktivis KNPB Merauke, gunakan sistem peradilan pidana,” tegasnya. 

Baca Juga: Datangi Fraksi PDIP, Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya Minta Batas Waktu Restrukturisasi Polis Diundur

Baca Juga:  Fadli Zon: Pemerintah Pusat Beraninya Bersaing Dengan Pemprov DKI Jakarta

Sumber: rmol.id

Pos terkait

Tulis Komentar Anda di Sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.