Gelar Jumpa Pers TMII, Moeldoko Dinilai Tak Ubahnya Unjuk Kekuatan
IDTODAY.CO – Pengamat Politik Ahmad Khoirul Umam menyebut kehadiran KSP Moeldoko di jumpa pers TMII dinilai sebagai ajang show of force bahwa dia masih aman di Istana.
Kemunculan KSP Moeldoko di hadapan jurnalis tidak terkait dengan Partai Demokrat tetapi menginformasikan pengambilalihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh pemerintahan Jokowi-MA.
Setelah lebih dari sebulan pelaksanaa Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat Sumut, KSP Moeldoko kembali muncul ke publik atau di hadapan media secara langsung.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menganalisa, mantan Panglima TNI di era Presiden SBY itu nampak memanfaatkan isu TMII sebagai panggung politik.
Menurut Khoirul Umam, tujuannya adalah menunjukkan eksistensi dan kesan bahwa Moeldoko posisinya aman berada di Istana.
Selama ini sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko sangat jarang muncul ke publik terkait dengan tupoksi dan pekerjaannya sebagai orang lingkaran Istana.
“Jadi jumpa pers siang tadi, tak ubahnya unjuk kekuatan (show of force) politiknya setelah lebih dari sebulan menghilang dari permukaan media.
“Seolah ia ingin menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja di Istana Presiden,” kata Dosen Universitas Paramadina itu, Sabtu (10/4).
Analisa Khoirul Umam, kondisi politik itu justru akan memunculkan pertanyaan publik.
Mengingat, hingga saat ini tidak ada sanski atas manuver Moeldoko melakukan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
“Ataukah Presiden Jokowi bermain aman dengan tetap mengakui legalitas kepemimpinan AHY, tapi juga tetap memberikan keleluasaan bagi Moeldoko untuk tetap menjalankan Tupoksi sebagai Kepala KSP?” kata Umam.
Seperti diketahui, Menkumham Yasonna H Laoly, Rabu (31/3) lalu telah menolak hasil KLB Partai Demokrat di Deliserdang Sumut yang digagas kubu Moeldoko.
Argumentasinya sesuai peraturan perundang-undangan, Moeldoko tidak mampu memenuhi kebutuhan dokumen untuk membuktikan bahwa KLB yang dia gelar sah di mata hukum.
Kubu Moeldoko tak mampu memenuhi persyaratan dari pimpinan DPC dan DPD Demokrat dalam KLB itu.
Baca Juga: Tengkuzul Heran Pejabat Pelni Dipecat Karena Gelar Pengajian Online, Fadli Zon: Parasit
Sumber: fajar.co.id
