Giliran AHY Digoyang Omongannya Sendiri, Mulutmu Harimaumu

IDTODAY POLITIK – Pengamat politik M Qodari menilai, desakan agar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah tidak keliru.

Sebab, AHY sejak awal telah membangun kesan bahwa Istana berada di balik upaya penggulangan terhadap dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer kepada wartawan, menanggapi pernyataan Ketua Umum Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer.

“Konstruksi kesan itu dimulai dengan pengiriman surat ke istana oleh AHY,” kata Qodari, dilansir dari RMOL (jaringan PojokSatu.id), Minggu (4/4/2021).

Keputusan Pemerintah melalui Kemenkumham yang memenangka Partai Demokrat kubu AHY, kata Qodari, sudah menjadi bukti kuat.

Baca Juga: Iran: Tidak Ada Negosiasi Lagi, Pihak Yang Tersisa Dalam Perjanjilan Yang Harus Bisa Bujuk Washington

Bahwa masalah yang ada di Demokrat berpusat pada masalah yang ada di dalam di internal partai Demokrat dan bukan intervensi dari luar apalagi Istana.

“Masalah utama atau apinya ada di dalam (Partai Demokrat). Pengurus KLB yang menjemput Moeldoko, bukan Moeldoko yang datang ke pengurus KLB,” ungkapnya.

Namun, dari prahara partai berlambang bintang mercy itu, ia berpandangan, bahwa pemenang sesungguhnya bukalah AHY atau bahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melainkan Presiden Jokowi.

“Karena dengan penolakan Kumham tersebut, Jokowi telah lepas dari cap atau tudingan pemecah Partai Demokrat,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Joman, Immanuel Ebenezer meminta AHY dan SBY tidak jumawa dulu terkait ditolaknya pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Sibolangit.

Dengan ditolaknya Demokrat kubu Moeldoko, Joman menilai AHY dan SBY berhutang permintaan maaf kepada Presiden Joko Widodo.

“Malu dan harusnya minta maaf,” kata Immanuel Ebenezer, Kamis (1/4).

Menurutnya, AHY dan Demokrat dalam prahara ini sudah melontarkan tuduhan dan fitnah kepada pemerintah.

“Tuduhan dan main fitnah akhirnya semua terang benderang ketika pemerintah menyatakan Partai Demokrat versi KLB tidak bisa disahkan,” tandasnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Strategis, DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra membantah pihaknya telah menuduh dan memfitnah Presiden Jokowi.

“Kami sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden dalam gerakan yang menimpa kami kemarin,” katanya

Ia berdalih, bahwa apa yang disampaikan selama ini hanya ingin mengungkap adanya upaya mencatut Presiden Jokowi.

“Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden,” sambungnya.

Karena itu, Herzaky menegaskan bahwa pihaknya tidak perlu untuk meminta maaaf kepada Jokowi.

“Kubu Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden,” kata dia.

Baca Juga: Dari Semarang AHY Kirim Warning Keras Langsung untuk Moeldoko, Ada Kata Darah

Sumber: pojoksatu.id