Hindari Pertumpahan Darah, TNI Harus Tangkap Oknum Komunis Pencetus RUU HIP
IDTODAY.CO – Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB), Damai Hari Lubis meminta TNI turun tangan dalam menjaga kedaulatan NKRI dari cengkraman oknum yang mau merendahkan nilai Pancasila melalui RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Ia pun merasa heran dengan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri.
Menurutnya, Megawati sama sekali tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang sejarah asal Trisila dan Ekasila. Terkait kesepakatan antara tokoh ulama dan nasional pendiri bangsa yang menetapkan Pancasila sebagai harga mati di NKRI.
“Bahwa hanya Aidit tokoh gembong PKI pada tahun 1963 kembali usulkan Pancasila menjadi Trisila lalu press kembali menjadi Eka Sila,” ucap Damai Hari Lubis sebagaimana dikutip dari Rmol.id, Senin (22/6).
Lebih lanjut, Damai mempersoalkan pemahaman Megawati terkait penghianatan PKI terhadap NKRI yang telah dua kali melakukan penghianatan sejak tahun 1948. Walaupun saat itu tidak dimaafkan, tetapi kembali berkhianat melalui konsep ideologi pada 1963 dan berkhianat ideologi serta fisik pada 30 September 1965.
“Apakah sebagai mantan Presiden, dirinya sampai dengan hari ini tidak mengetahui bahwa ada Ketetapan MPR RI No. XXV Tahun 1966 yang melarang keberadaan PKI, dan ada UU 27 Tentang KUHP yang isinya juga melarang paham atau ideologi komunis, berikut ancaman hukumannya pada pelaku penyebarnya sampai dengan 20 tahun?” Tanya Damai.
Damai melanjutkan, saat ini terdapat oknum yang sedang mewacanakan Neo PKI dan akan kembali menerapkan pemahaman terlarang tersebut secara nyata melalui RUU HIP.
“Sehubungan dengan hal ini, kami mengatasnamakan rakyat Indonesia yang sepemahaman dan masyarakat RI yang pancasilais sejati atau umat negeri yang cinta Pancasila untuk itu mohon agar petinggi TNI yang merupakan garda pertahanan RI segera secepatnya menangkap serta menahan oknum-oknum atau tokoh-tokoh komunis dan liberalis yang ada di lembaga pemerintahan serta lembaga legislatif,” ucap Damai.
“Agar tidak terjadi gejolak politik yang dapat menimbulkan peristiwa berdarah-darah sesuai data emperis antar anak bangsa lintas SARA,” tandasnya.[Brz]
