Iwan Sumule: Pemerintah Tak Bisa Lagi Dimaklumi, Pilih Mundur atau Dimundurkan

  • Whatsapp
Iwan Sumule
Iwan Sumule (Istimewa)

Berbagai kebijakan pemerintah Jokowi selama masa pandemi virus Corona atau Covid-19 menimbulkan pro kontra.

Salah satu kebijakan Jokowi yang paling disorot saat ini yakni kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Bacaan Lainnya
Baca Juga:  JBMI Usulkan Megawati Soekarnoputri Dapat Gelar Pahlawan Demokrasi

Kebijakan ini menadapat reaksi keras dari masyarakat. Pemerintah dituding mempermainkan Mahkamah Agung (MA) yang baru saja membatalkan kenaikan iuran BPJS.

Selain itu, pemerintah juga dituding tidak memikirkan nasib rakyat. Iuran BPJS Kesehatan dinaikkan saat masyarakat dilanda kesulitan akibat Covid-19.

Ketua Majelis Pro Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule menyebut kebijakan pemerintah menyebut kebijakan pemerintah Jokowi sudah tidak bisa lagi dimaklumi.

Baca Juga:  Sindir Jokowi, Gatot Nurmantyo Sebut Pengesahan UU Cipta Kerja Biang Kegaduhan

“Berbagai aturan & kebijakan pemerintah dimasa pandemi sdh tak bisa lagi dimaklumi. Pajak tinggi, iuran BPJS dinaikkan, harga2 kebutuhan pokok meningkat. Disaat rakyat banyak kena PHK,” kata Iwan di akun Twitter-nya @IwanSumule, Jumat (15/5).

Iwan mengatakan, selama pandemi Corona, rakyat berhak untuk mendapatkan pangan dari pemerintah. Namun, bantuan itu justru dilabeli batuan sosial (bansos) dan bantuan presiden (banpres).

Baca Juga:  Rizal Ramli: Sudah Lama Mas Mahfud Tidak Ngomong Benar

“Anehnya, pemerintah memberi hak rakyat, tp dilabeli “bansos” & “banpres”. Minta imunitas pula,” kata Iwan seraya memberikan dua pilihan, yakni mundur atau dimundurkan.

Sumber: pojoksatu

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.