Jokowi Cemas RI Masuk Jurang Resesi karena Penyerapan Anggaran Sangat Rendah

Presiden Joko Widodo (kanan) memberikan sambutan saat pertemuan dengan pimpinan MPR di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu-isu kebangsaan. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww)

IDTODAY.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah mempercepat belanja untuk menopang perekonomian demi mencegah Indonesia terperosok dalam jurang Resesi.

“Percepat belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat terbatas dengan para gubernur dan jajaran menteri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9/2020).

Menurut Jokowi, satu bulan ke depan merupakan pertarungan terakhir terkait perekonomian di Indonesia. Apabila perekonomian kembali minus otomatis Indonesia akan masuk jurang Resesi.

“Untuk itu, kuartal ketiga, yang kita masih punya waktu satu bulan yaitu Juli, Agustus, September. Di September ini kita masih ada kesempatan. Kalau kita masih berada pada posisi minus artinya kita masuk resesi,” urainya

Kecemasan tersebut didasarkan pada data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per 27 Agustus. Serapan belanja daerah pada periode tersebut baru mencapai 44%.

Baca Juga:  Endorse Figur Potensial, Jokowi Tengah Muluskan Langkah PDIP

“Untuk belanja APBD masih 44%, dan untuk belanja kabupaten dan kota mencapai 48,8%. Hati-hati mengenai ini. Angka ini saya kira bisa kita lihat, belanja barang dan jasa realisasi berapa, belanja modal berapa, bansos berapa,” urainya.

Menurut penuturannya, beberapa daerah masih sangat minim penyerapan dana anggaran. Karenanya dia mendesak jajarannya untuk memperhatikan betul terhadap laporan yang disampaikan oleh para kepala daerah tersebut.

“Sumatera Utara baru berapa persen, Bengkulu juga dilihat baru berapa persen, Sumatera Barat sudah berada di atas 50%. Saya kira angka ini betul-betul kita cermati, DKI jakarta barang dan jasa sudah tinggi 70%,” jelasnya.

“Yang lain yang masih di angka 10%, 15%, apalagi bantuan sosial masih 0% itu betul-betul dilihat benar angka-angka ini. Realisasi APBD seperti ini setiap hari saya ikuti semua provinsi, kabupaten, kota kelihatan angka-angkanya,” terangnya.[brz/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan