Jokowi dan Parpol Koalisi Bahas Amandemen UUD 45, Pengamat: Sudah Keterlaluan, Rakyat Harus Hati-hati

  • Bagikan
Jokowi dan Parpol Koalisi Bahas Amandemen UUD 45, Pengamat: Sudah Keterlaluan, Rakyat Harus Hati-hati
Presiden Joko Widodo saat kumpulkan petinggi parpol koalisi di Istana Negara Rabu (25/8)/Ist

IDTODAY.CO – Presiden Joko Widodo bersama petinggi partai politik anggota koalisi ternyata bukan hanya membahas tentang penanganan virus corona baru (Covid-19).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan membocorkan isi pertemuan yang salah satunya ternyata membahas amandemen terbatas UUD 1945.

Pengamat politik Ujang Komarudin menyampaikan rakyat mesti harus hati-hati. Sebab, bisa saja amandemen terbatas bisa menyasar substansi yang dikhawatirkan banyak kalangan, yakni perubahan masa jabatan presiden.

Baca Juga:  Presiden Marah-marah dan Ekonomi Minus, Ekonom Sebut Pemerintah Biang Kerok Krisis

“Jika benar apa yang dikemukan oleh Zulhas, maka rakyat harus hati-hati. Jika benar ada pembahasan amandemen, apalagi terkait perpanjangan masa jabatan presiden, ini sudah keterlaluan,” tegas Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (31/8).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menduga ada upaya kerjasama atau persekongkolan antar elite partai politik dengan pemegang kekuasaan negara untuk dapat melanggengkan kepentingan mereka.

Baca Juga:  Ormas Islam di Surabaya Gelar Aksi, Serukan Boikot Prodok Prancis-Desak Macron Minta Maaf

“Ini bisa terjadi persekongkolan para elite untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Dan rakyat bisa marah. Elite merasa kuat dan hebat, sehingga mahasiswa dan rakyat dianggap lemah,” tutupnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan mengatakan pertemuan partai koalisi secara umum memang membahas pandemi Covid-19.

Selain itu, Zulhas mengungkapkan bahwa soal amandemen dan evaluasi kelembagaan negara saat ini juga disinggung pada pertemuan itu.

Baca Juga:  Soal Dideklarasikannya Masyumi, Gerindra: Kami Memilih Berprasangka Baik

“Ada beberapa bicara ‘wah kita kalau gini terus, ribut, susah, lamban, bupati enggak ikut gubernur, gubernur enggak ikut macem-macemlah ya’. Merasa KY lembaga paling tinggi paling kuat. MA merasa paling kuasa, MK enggak (kuat). (lalu) MK katanya yang paling kuasa, DPR paling kuasa. Semua merasa paling kuasa’,” ujar Zulhas saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN di Kantor DPP PAN, Jalan Warung Buncit Raya, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (31/8).

Baca Juga:  Ini Tanggapan PKS Terhadap PDIP yang Kritik Kebijakan Anies Soal PSBB Ketat

Sumber: rmol.id

  • Bagikan