Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ratas tersebut membahas percepatan pembangunan program strategis nasional Jalan Tol Sumatera dan Tol Cisumdawu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc.(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

IDTODAY.CO – Presiden Joko Widodo dinilai perlu menunjuk juru bicara (jubir) setelah jabatan itu ditinggalkan oleh Fadjroel Rachman. Mantan aktivis itu telah dilantik Jokowi sebagai Duta Besar RI untuk Kazakhstan.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berpendapat, Jokowi dapat mempertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah yang pernah menjadi jubir KPK.

“Jubir wajib ada. Figur seperti Johan Budi atau Febri Diansyah yang sukses menjaga KPK bisa dijadikan rujukan,” kata Mardani, saat dihubungi, Selasa (26/10/2021).

Menurut Mardani, memilih juru bicara dengan latar belakang pegiat antikorupsi juga sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.

Terlebih saat ini penilaian publik terhadap keseriusan pemerintah terkait agenda pemberantasan korupsi menurun.

“Sekalian menguatkan kembali komitmen penegakan korupsi,” ujar Mardani.

Di samping itu, Mardani mengingatkan, juru bicara presiden yang dipilih hendaknya rendah hati dan jujur.

“Mesti rendah hati, jangan jadi pembela yang buta. Publik perlu kejujuran dan kerendahan hati,” kata dia.

Seperti diketahui, Istana belum mengumumkan juru bicara presiden yang baru setelah Fadjroel dilantik sebagai duta besar.

“Sampai saat ini belum ada arahan Presiden,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, Senin (25/10/2021).

“Selain itu di Istana sudah ada Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan KSP (Kepala Staf Presiden),” lanjutnya.

Fadjroel sebelumnya menyampaikan bahwa tidak hanya dirinya yang bertugas sebagai penyambung lidah atau mewakili Presiden ketika memberikan keterangan.

Baca Juga:  Reshuffle Bukan untuk Akomodir PAN dan Marsekal Hadi, tapi karena Kerja Menteri Jeblok

Ada beberapa nama lain, seperti Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, hingga Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia.

Selain itu yang paling utama terdapat Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

“Jadi cukup banyak sebenarnya yang mengemban tugas menyampaikan informasi dari Istana kepada masyarakat melalui teman-teman media massa,” ucap Fadjroel, Jumat (22/10/2021).

Sumber: kompas.com

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan