Ketum ProDEM: Rakyat Semestinya Marah, Di Kala Susah Para Pejabat Malah Sibuk Jual Beli Jabatan

  • Whatsapp
Ketum ProDEM: Rakyat Semestinya Marah, Di Kala Susah Para Pejabat Malah Sibuk Jual Beli Jabatan
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/RMOL

IDTODAY.CO – Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia masih belum juga bangkit usai diterjang badai pandemi Covid-19. Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah krusial di negeri ini.

Mirisnya, kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule, sense of crisis dari para pejabat di negeri ini tak kunjung tampak. Sebaliknya, mereka tetap sibuk dengan urusan menggarong uang negara.

Bahkan yang menyedihkan lagi, sambung Iwan Sumule, adalah adanya dugaan jual beli jabatan di sebuah kementerian.

Dalam hal ini, Iwan Sumule mengomentari dugaan adanya seorang staf khusus menteri di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang memperjualbelikan jabatan eselon 1 dan 2.

Baca Juga:  Pertanyakan Anggaran Covid-19: Aktivis: Apanya Yang Mau Diserap Kalau Uangnya Tidak Ada?

Para pejabat disebut harus membayar minimal Rp 500 juta untuk memperoleh kesempatan diseleksi menduduki posisi posisi di kementerian tersebut.

Ada juga kabar bahwa pejabat eselon 1 dan 2 yang kompeten dikotakkan atau ditempatkan di nonstruktural. Sementara kabar lain di kementerian ini menyebutkan ada eselon 1 yang baru dilantik tidak memiliki latar belakang yang sesuai dengan pekerjaan yang ditangani.

“Rakyat sedang susah hidup, pejabat pemerintahan malah sibuk jual beli jabatan,” kesal Iwan Sumule kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/4).

Dia semakin miris lantaran bantuan sosial yang sedianya untuk rakyat justru dikorupsi oleh menteri dan pejabat pemerintahan. Padahal mereka seharusnya memberi solusi agar penderitaan rakyat tidak berkepanjangan.

Baca Juga:  Tak Memihak Rakyat, Prodem Sebut Pemerintahan Jokowi Sontoloyo

“Rakyat semestinya marah, di kala susah para pejabat malah jual beli jabatan dan garong jatah rakyat. Tapi mereka masih saja memaklumi. Ini sungguh ironi,” demikian Iwan Sumule.

Baca Juga: Menkes: Pengembangan Vaksin Covid-19 Harus Sesuai Kaidah Ilmiah, Jangan Di-shortcut

Sumber: rmol.id

Pos terkait

Tulis Komentar Anda di Sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.