KKPJ Evaluasi 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf, Rizal Ramli: Ternyata Pendukung-Pendukung Militan Jokowi Sudah Sadar

Rizal Ramli
Rizal Ramli/ YouTube Berita Satu

IDTODAY.CO – Ekonom senior, Rizal Ramli menanggapi Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ) yang mengevaluasi dua tahun Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amien dan memberikan beberapa kritikan.

Rizal Ramli mengatakan bahwa ternyata, para pendukung militan Jokowi telah sadar bahwa misi dan kebijakan Jokowi telah dibajak untuk kepentingan oligarki.

Sekedar catatan, pihak yang mengatasnamakan diri sebagai Kelompok Kerja Pendukung Jokowi ini berasal dari Projo, Seknas Jokowi, BARA-JP, KAPT, ALMISBAT, RPJB, Duta Jokowi, RKIH, Joman, dan lain-lain.

“Wah ternyata pendukung-pendukung militan Jokowi sudah sadar bahwa misi dan kebijakan telah dibajak untuk kepentingan oligarki dan peng-peng. Laat tapi lebih baik dari tidak sadar,” kata Rizal Ramli melalui akun Twitter resminya pada Minggu, 7 November 2021.

Sebelumnya, KKPJ memberikan beberapa catatan terkait Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf melalui keterangan tertulis yang diterbitkan di konfrontasi.co dengan judul “Bapak Presiden, Ini Sudah Vivere Pericoloso!”.

Baca Juga:  Saiful Anam: Jokowi Harus Banyak Belajar Pada Duterte Dalam Hal Kebijakan Covid-19

Dalam tulisan tertanggal 4 November 2021 itu, KKPJ utamanya mengevaluasi perjalanan dua tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dan penanganan pandemi Covid-19 yang sudah berjalan 1,5 tahun.

“Sebagai apresiasi atas berbagai keputusan pemerintahan yang berhasil bertahan dalam situasi resesi, KKPJ tetap bersemangat mendukung Presiden Jokowi terus membangkitkan Indonesia dari resesi dan pandemic,” tulis KKPJ.

Mereka juga mengapresiasi kepemimpinan Jokowi untuk memanfaatkan panggung internasional seperti G20 dan pertemuan iklim (COP Glasgow) dalam membawa solusi Indonesia untuk dunia.

“Namun, sebagai pendukung dan teman seperjuangan Presiden Jokowi dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju, KKPJ melihat bagaimana agenda perubahan ‘dibajak’ oleh kelompok kepentingan dalam kabinet pemerintahan yang nyata nyata bertentangan dengan Visi Indonesia Maju Presiden Jokowi,” kata KKPJ.

KKPJ mengaku sangat prihatin melihat begitu banyak manuver kelompok politik besar berwatak pemburu rente yang mengabaikan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan dan malah memanfaatkan bencana pandemi global.

Baca Juga:  Politisi PKS Minta Habib Rizieq Dibebaskan Atas Nama Keadilan, Ferdinand Hutahaean Gagal Paham

Kata KKPJ, kelompok ini bergerak bebas menggunakan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan presiden Jokowi, memanipulasi dan membahayakan legacy yang sudah dibangun oleh presiden, demi mempersiapkan kepentingan sempit mereka.

Selanjutnya, KKPJ menilai bahwa aroma kepentingan bisnis dalam penanganan pandemi terlalu besar untuk diabaikan.

“Mulai dari vaksin berbayar, Wajib RT-PCR, Bansos, Karantina dan lain lain, terseretnya anggota kabinet dalam kasus hukum bukan saja menampar reputasi Presiden Jokowi, tetapi merupakan pengkhianatan terhadap rasa kemanusiaan dan pengingkaran terhadap cita-cita politik bersama,” katanya.

KKJP pun memohon kepada Presiden Jokowi untuk mengembalikan pemerintahan ke rel perjuangan Visi Indonesia Maju sebagai wujud Pengemban Amanat Rakyat yang diberikan dalam Pilpres 2019.

Selanjutnya, KKPJ menilai bahwa oportunisme politik di dalam pemerintahan harus ditertibkan dan dibersihkan.

“Mereka yang sudah mengatasnamakan Presiden Jokowi untuk menimbun logistik dan kapital politik 2024, sudah selayaknya tidak diberi tempat dan kesempatan dalam pemerintahan, yang hanya akan mencoreng dan membahayakan “warisan” yang kelak akan ditinggalkan presiden Jokowi,” ungkapnya.

Baca Juga:  Agung Hari Setiyono: Dalam Persidangan Hanya Ada Istilah Alat Bukti

Sebagai teman seperjuangan, sebagai pendukung loyal, KKPJ mengusulkan agar Presiden Jokowi segera melakukan pembersihan dan pembaruan pemerintahan.

“Para pemburu rente dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin yang jelas telah membajak Visi Indonesia Maju harus segera diamputasi sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih parah,” tegas mereka.

KKPJ memandang bahwa pembersihan pemerintahan sudah cukup mendesak dilakukan.

Mereka menilai, Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin harus fokus kepada upaya keluar dari tekanan pandemi Covid 19 dan berkonsentrasi penuh untuk dapat memimpin ekonomi dunia pada tahun 2022 (G-20).

“Sebagai loyalis, KKPJ akan tetap bersama Presiden Jokowi sampai akhir jabatan kepresidenan 2024. Keyakinan KKPJ atas Jokowi dan agenda kebangsaannya akan tetap mewarnai perpolitikan nasional Indonesia,” tegas KKPJ.

Sumber: terkini.id