Jurnalis Najwa Shihab tengah menjadi sasaran kemarahan banyak anggota DPR
RI. Pemicunya adalah kritik yang disampaikan kepada anggota DPR yang masih saja
sibuk membahas RUU yang kontroversional di tengah pandemi virus corona.
RUU yang kontroversional yang mendapat sorotan Nana–sapaan akrab Najwa
Shihab–di antaranya adalah Omnibus Law, RUU Permasyarakatan, dan RUU KUHP.
Kritikan itu ia sampaikan melalui channel Youtubenya, Najwa Shihab pada
Sabtu (2/5/2020). Video yang berdurasi 4 menit 57 detik itu diberi judul
‘Kepada Tuan Puan DPR Yang Terhormat’.
Berikut ini kritikan Najwa Shihab kepada DPR ditengah pandemi virus corona.
Kepada tuan dan puan para anggota DPR yang terhormat. Apa kabar hari
ini? Sepertinya tidak sebaik biasanya. Sama, di sini pun begitu.
Kita semua memang sedang diuji. Hidup memang tak selalu baik kan?
Seperti kami-kami ini, tuan dan puan juga mungkin lebih banyak bekerja
dirumah.
Kalau lihat siaran sidang atau rapat terbuka di Gedung DPR sekarang
sih keliatan banyak kursi yang kosong. Eh, tapi biasanya juga kosong kan ya?
Tuan dan puan anggota DPR yang terhormat. Saya perhatikan
parlemen-parlemen negara lain fokus melawan corona.
Tapi rasa-rasanya, isu-isu yang keluar dari Senayan belakangan kok
kebanyakan tidak terkait corona ya.
Kami malah membaca kok DPR bersemangat membahas isu-isu lain.
Contohnya, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak ditolak
karena dinilai mementingkan kepentingan investor diatas kebutuhan pekerja.
Presiden Jokowi pekan lalu sempat menyatakan pemerintah dan DPR
menunda pembahasan salah satu kluster di Rancangan Undang-Undang itu, klaster
ketenagakerjaan.
Ini untuk memberi kesempatan mendalami substansi dan mendapat masukan
dari banyak pihak.
Berpegang pada alasan itu, maka sudah seharusnya klaster lain dalam RUU
Cipta kerja pun perlu ditinjau ulang.
Karena yang lain juga bukan tanpa masalah. Terutama dari perspektif
lingkungan dan keadilan ganjer.
Tidak cukup hanya menunda pembahasan satu klaster saja.
Ada juga RUU lain yang masih nekat mau dibahas. Ada RUU KUHP yang
tahun lalu diserbu unjuk rasa.
Lalu RUU Permasyarakatan, ada koruptor yang sudah ngebet pengen
bebaskah? Eh, apa kabar pak Yasonna?
Terus terang saja, membahas Undang-Undang yang menyangkut hajat hidup
orang banyak.
Di masa seperti sekarang ini, terlalu mengundang curiga.
Gara-gara pandemi, yang pada jatuh cinta saja berani menunda nikah
loh.
Ini DPR kok buru-buru banget kek lagi kejar setoran.
Tidak ada Undang-Undang tidak penting, semua penting.
Justru karena Undang-Undang itu penting, aneh jika pembahasannya
diseriusin di waktu seperti sekarang.
Saat di mana perhatian dan kosentrasi kita sedang terkuras bertahan
hidup ditengah wabah.
Produk hukumnya pun berpotensi cacat bila tidak memenuhi keriteria
ketentuan.
Dan rasanya belum ada aturan pembahasan RUU secara virtual.
Jika ngotot menuntaskan Omnibus Law atau RUU KUHP atau RUU
Permasyarakatan, jangan salahkan jika ada menilai DPR tidak menjadikan perang
melawan corona sebagai prioritas.
Saya percaya, septiap tindakan dan keputusan di masa krisis
mencerminkan skala prioritas.
Atau memang inikah prioritas wakil-wakil rakyat kami saat ini?
Bikin ribut juga jelas tak seharusnya jadi prioritas.
Satgas covid-19 DPR kemarin, dikabarkan mengimpor jamu ilegal dari
Tiongkok secara besar-besaran untuk pasien positif virus corona.
Satgas kemudian membantah itu, katanya ini di produksi di Jakarta dan
merupakan sumbangan wakil ketua DPR RI, Sufmi Dasco yang akan dibagikan gratis
ke berbagai rumah sakit.
Kemudian dikabarkan juga, jamunya mengandung bahan berbahaya dan belum
terbukti klinis.
Satgas lagi-lagi membantah, katanya sedang proses dapatkan izin edar
di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Sedang itu berarti belum kan ya?
Tuan dan Puan yang terhormat, niat baik pun perlu proses yang baik.
Proses yang semrawut hanya akan disusul polemik.
Sementara sekarang kita sedang banyak-banyaknya menaruh harapan kepada
negara.
Tindak tanduk DPR salah benarnya akan selalu dilihat.
Makanya, sempat ramai juga warganet mengkritik satgas covid-19 DPR-RI
yang berfoto mengenakan APD saat hendak berkunjung ke rumah sakit darurat wisma
atlet menyerahkan sumbangan DPR.
Ini di nilai melukai hati masyarakat.
Tenaga medis kita saja bertaruh nyawa benar karena kekurangan APD.
Tidak ada yang mergukan jumlah sumbangan DPR, kami yakin pasti banyak.
Namanya juga DPR, beli riban rapid-test aja mampu, ngeborong jamu apalagi.
Tapi ini soal rasa dan empati, kecuali ya kalau yang dipakai anggota
DPR itu APD yang lain, Alat Pelindung Dewan.
Salam hormat, dari kami yang kalian wakili.
Sumber:
Bizlaw
