Kursi Jubir Presiden Kosong, PDIP Sebut Menteri Bisa Bertindak Sebagai Jubir
IDTODAY.CO – Kursi juru bicara Presiden Joko Widodo kosong, karena Fadjroel Rachman resmi menjadi Duta Besar (Dubes) Kazakhstan. PDIP menyebut ada tidaknya jubir berada di tangan presiden.
“Ada-tidaknya jubir Presiden merupakan bagian dari ranah kebijakan Presiden tentang perlu-tidaknya posisi tersebut,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Selasa (26/10).
Hasto mengatakan bahwa jubir harus benar-benar memahami suasana batin Jokowi. Hasto menyebut jubir harus mampu memberikan penjelasan ke publik.
“Sekiranya Presiden mengangkat jubir, maka jubir tersebut harus benar-benar memahami keseluruhan suasana kebatinan Presiden sehingga mampu memberikan penjelasan ke publik tentang hal ihwal keputusan strategis Presiden maupun mengungkapkan berbagai hal terkait kebijakan Presiden terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara,” ujarnya.
Apabila Jokowi tidak mengangkat jubir, maka para menteri bisa membantu untuk bertindak sebagai jubir. Hasto mengatakan bahwa menteri menguasai programnya masing-masing.
“Adapun sekiranya Presiden misalnya tidak mengangkat jubir, maka menteri-menteri sebagai pembantu Presiden dapat juga sekaligus bertindak menjadi ‘juru bicara’ Presiden di bidangnya masing-masing. Hal ini dimungkinkan mengingat menteri sebagai pembantu presiden adalah sosok yang menguasai hal ihwal kementerian yang dipimpinnya. Menteri adalah pemerintahan dalam pengertian sehari-hari,” ucapnya.
Menurutnya, Jokowi memerlukan sosok jubir yang bisa melakukan komunikasi politik dan menjelaskan kepada rakyat terkait kebijakan. PDIP menyerahkan soal jubir kepada presiden.
“Namun dalam banyak hal, Presiden juga memerlukan sosok jubir yang secara cepat bisa melakukan komunikasi politik dan menjelaskan ke rakyat terhadap kebijakan Presiden di dalam merespons suatu persoalan bangsa,” sebut Hasto.
“Dengan demikian, PDI Perjuangan menyerahkan hal tersebut kepada Presiden. Yang terpenting bagi PDI Perjuangan bahwa komunikasi politik itu sangat penting. Rakyat berhak mengetahui kebijakan Presiden, dan seluruh komunikasi politik yang dilakukan pemerintah harus bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun persatuan, dan menggelorakan optimisme bangsa untuk maju,” sambungnya.
Hasto mengatakan bahwa komunikasi politik presiden tidak bisa dilakukan dengan mengarang, harus proporsional.
“Komunikasi politik Presiden tidak bisa dilakukan dengan mengarang lagu atau menulis buku tebal, namun harus dilakukan proporsional dan menyentuh hal-hal yang bersifat strategis,” kata Hasto.
Sumber: jitunews.com
