Luhut Peringatkan Varian Delta Plus, PKS: Jangan-jangan Cuma Pembenaran untuk Bisnis PCR

Luhut Binsar Panjaitan
Luhut Binsar Panjaitan/kompas.com

IDTODAY.CO – Pemerintah diminta jangan asal bicara terkait adanya Covid-19 varian delta plus. Apalagi hal itu dikait-kaitkan dengan kebijakan kewajiban tes PCR.

Penjelasan soal Covid-19 varian delta plus harusnya disampaikan otoritas kesehatan berbasis bukti (evidence based) yang obyektif. Bukan oleh menteri yang diduga punya saham di perusahaan importir alat tes PCR seperti Luhut Binsar Panjaitan.

“Kita ragu atas info tersebut karena University of Oxford maupun WHO mengatakan kecepatan penyebaran maupun efek terhadap imunitas manusia dari varian delta plus ini masih belum clear dan belum cukup data,” kata anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/11).

Baca Juga:  Aneh, Tutupi Kelaparan Rakyat Dengan Konser, KGP: Mirip PKI di Era Orla

Berkaca dari latar belakang isu yang menerpa, Mulyanto meyakini publik tak akan gampang percaya dengan Luhut. Apalagi ujung-ujungnya muncul kewajiban uji PCR untuk menghadapi varian delta plus Covid-19 ini.

“Apa hubungannya? Jangan-jangan hanya sekadar pembenaran untuk bisnis PCR,” kata Mulyanto.

Atas dasar itu, Mulyanto mendesak pemerintah konsisten menerapkan kebijakan berbasis riset atau reserach based policy agar berbagai program penanggulangan Covid-19 ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Baca Juga:  Adhie Massardi: Jika Pilpres Jadi Hajatan Para Cukong, Hubungan Penguasa-Pengusaha Berubah Cukong-Kacung

“Jangan sampai menghamburkan sumber daya bangsa untuk hal yang tidak perlu, atau malah hanya sekedar memberi cuan pada pengusaha nakal,” tandasnya.

Sumber: rmol.id