Mas AHY, Jelas kan Sekarang, Tudingan Anda Itu Fitnah ke Moeldoko dan Pemerintahan Jokowi

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jumat (5/3/2021, terkait hasil KLB Sibolangit yang memberhentikan dirinya. (Foto: Mufit/PojokSatu.id)

IDTODAY.CO – Tudingan kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang dilayangkan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sama sekali tidak benar.

Moeldoko dituding menggerakkan kekuasaan untuk mengkudeta AHY sebagai ketua Umum Partai Demokrat.

Sampai akhirnya, digelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang beberapa waktu lalu.

Hal itu terlihat dari keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang tidak mengakui kepengurusan hasil KLB.

Demikian disampaikan Sekjen Galang Kemajuan Center, Diddy Budiono dalam keteranngan, dilansir dari JPNN.com (jaringan PojokSatu.id), Minggu (4/4/2021).

“Saya kira keputusan Kemenkumham membuktikan Moeldoko telah difitnah dengan menuduh pemerintah berada di belakang Moeldoko dalam KLB Deli Serdang dan semua kisruh internal Partai Demokrat ini,” ujar Diddy.

Baca Juga: Giliran AHY Digoyang Omongannya Sendiri, Mulutmu Harimaumu

Karena itu, pria yang pernah menjadi sekjen salah satu relawan Jokowi di Pilpres 2019 lalu ini mengajak semua pihak, terutama para tokoh politik agar bijaksana dan berpolitik dengan cerdas, bersih dan santun.

“Bukan dengan cara-cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat,” ucapnya.

Diddy menilai, dalam hal ini pemerintah bertindak tepat dan profesional dan menegakkan hukum serta perundang-undangan yang berlaku.

Diddy juga mengemukakan keyakinannya, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan pernah ikut campur dalam urusan internal partai politik.

“Dari awal istana tidak pernah komentar dan bereaksi apa pun terhadap peristiwa KLB Partai Demokrat. Kini, terbukti bahwa tudingan- tudingan itu tidak berdasar,” pungkas Diddy.

Sementara, kubu AHY membantah menuduh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam kisruh internal partai mereka.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis, DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Minggu (4/4).

“Kami sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden dalam gerakan yang menimpa kami kemarin,” kata dia dikutip dari Antara.

Ia berdalih, bahwa apa yang disampaikan selama ini hanya ingin mengungkap adanya upaya mencatut Presiden Jokowi.

“Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden,” sambungnya.

Sebaliknya, justru kubu Moeldoko yang harus meminta maaf kepada Presiden Jokowi.

“Kubu Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden,” ujarnya.

Selain meminta maaf kepada Presiden Jokowi, kata dia, kubu Moeldoko juga harus meminta maaf kepada rakyat Indonesia.

Menurutnya, ada dua hal yang mendasari hal itu.

Pertama, karena KLB Deli Serdang dianggap membuat bising ruang publik dan tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani.

“Justru kelompok Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan,” tegasnya.

Kedua, Moeldoko telah membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi dan waktu untuk urusan KLB.

Padahal, imbuhnya, mereka bisa lebih produktif ketimbang sekedar melayani kubu Moeldoko yang disebutnya memaksakan diri.

“Kepentingan rakyat jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka,” tandas Herzaky.

Baca Juga: AHY Keukeuh Gak Salah, Ogah Minta Maaf ke Presiden Jokowi

Sumber: pojoksatu.id

Pos terkait