Minta Anggotanya Menahan Diri, Gerindra Medan: Kami Ikuti Instruksi Pak Prabowo Untuk Dukung Pemerintahan Yang Sah
IDTODAY.CO – Sekretaris DPC Gerindra Kota Medan, John Sari Haloho mengatakan bahwa wa misuh kudeta terhadap presiden Jokowi sangat berlebihan dan tidak.
Pasalnya, menurutnya sampai saat ini presiden Jokowi tidak melakukan pelanggaran hukum apapun tindakan melawan konstitusi.
“Berdasarkan Pasal 7A U-ndang-Undang Dasar atau UUD 1945, presiden bisa diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Hal ini jika terbukti melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau melakukan perbuatan tercela,” kata John Sari Haloho sebagaimana dikutip dari Rmol.id (8/6).
Dia pun mengklaim penanganan Corona yang ada di Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dari yang dilakukan beberapa negara. karenanya, isu tersebut tidak relevan bila dijadikan alasan untuk memakzulkan presiden Jokowi.
“Kami kader Partai Gerindra selalu taat asas dan konstitusi sesuai instruksi dari Ketua Umum kami, Bapak Prabowo Subianto. Kami akan mendukung pemerintahan yang sah yang dipilih rakyat dan dilantik secara konstitusional dan ikut mengamankan jalannya roda pemerintahan untuk kemakmuran dan keadilan rakyat Indonesia,” urainya.
John menegaskan bahwa upaya pelengseran presiden Jokowi merupakan makanan dan perlu dihindari. Iapun berharap kelompok yang menginginkan pemantulan tersebut untuk mau berpikir secara jernih dan mengurungkan niatnya melengserkan pemerintahan yang sah.
“Ini sama dengan makar, jadi agar menahan diri saja,” tandasnya.[Brz]
