IDTODAY.CO – Pengamat politik Muslim Arbi menilai sikap Belva Devara yang mundur dari jabatan sebagai staf khusus milenial presiden Joko Widodo dengan tetap mengambil proyek senilai Rp5,6 triliun yang menjadi volume di masyarakat menunjukkan bahwa Belva devara hanya menginginkan keuntungan pribadi semata.

Sebagaimana diketahui, Alumni pascasarjana Universitas Harvard Amerika Serikat hitung mundur dari jabatannya sebagai staf khusus setelah perusahaan miliknya, Ruangguru yang mendapatkan proyek dari pemerintah untuk melakukan pelatihan online pada para penerima Program Kartu Pra Kerja, menjadi perhatian dan polemik di tengah-tengah publik.

Baca Juga:  Belva Abaikan Undangan Debat Terbuka, Bhima Yudhistira: Konflik Kepentingan Membuat Posisinya Sulit

 “Dapat proyek saat jadi stafsus, mundur setelah dikritik. Namun perusahaan Belva masih mendapat proyek Rp5,6 triliun. Itu artinya Belva mau enaknya saja,” ucap Muslim Arbi sebagaimana dikutip dari Suaranasional.com (22/4/2020).

Muslim menegaskan bahwa perusahaan Ruangguru selalu menampilkan diri sebagai perusahaan staf khusus presiden yang diperuntukkan membantu pemerintah dalam upaya penanggulangan virus Corona, dalam setiap kesempatan.

Baca Juga:  Rocky Gerung: Kasus Belva Devara Seperti Corona, Harus Diasumsikan Banyak Pejabat Istana Berstatus ODP

 “Ada pengakuan dari beberapa orang yang ikut rapat, tim ruangguru selalu mengenalkan dari staf khusus presiden untuk membantu pemerintah di tengah pandemi covid untuk program kartu prakerja,” jelasnya.

lebih lanjut muslim mengatakan bahwa penunjukan Ruangguru sebagai mitra pemerintah dalam proyek bernilai triliunan rupiah tersebut merupakan sesuatu yang tidak jelas. karena materi yang disampaikan Ruangguru sudah banyak beredar di internet secara gratis.

“Padahal materi yang disampaikan ruangguru ada di YouTube gratis. Ini justru mau diproyek sama ruangguru maupun perusahaan lain yang terlibat dalam proyek kartu prakerja,” tegas Muslim.

muslim meminta pemerintah untuk menghentikan proyek tersebut dan mengalihkan pada bantuan sosial langsung kepada masyarakat. Hal itu disebabkan program kartu pra kerja tidak menjamin para penerimanya bisa langsung mendapatkan pekerjaan.

“Prakerja ini belum tentu mendapat pekerjaan dan hanya latihan,” tandas Muslim. [brz]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan