Pengamat: Pemecatan Refly Harun Gambaran Lemahnya Demokrasi Pemerintah

IDTODAY.CO – Pengamat kebijakan publik dari Center of Public Policy Studies (CPPS), Bambang Istianto, memberikan kritik keras atas keputusan menteri BUMN Erick Thohir refly Harun dari jabatan Komisaris Utama PT Pelindo I.

Istianto menilai keputusan Erick Thohir termasuk gambaran kualitas demokrasi yang lemah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini.

“Kebijakan Menteri BUMN mencopot Refly Harun memiliki implikasi luas terhadap persepsi publik, tentang tata kelola pemerintahan yang demokratis,” ucap Bambang Istianto sebagaimana dikutip dari Rmol.id (23/4).

Lebih lanjut, Istianto berpandangan penyebab Refly Harun dipecat karena kerap tampil kritis terhadap kebijakan pemerintah di muka publik, disaat yang sama, Dia adalah seorang Komut PT Pelindo yang berada di lingkaran pemerintahan. Sikap Refly sama sekali berbeda dengan yang ditampilkan oleh Fadjroel Rahman yang menjabat sebagai juru bicara presiden.

“Refly Harun meskipun sudah pada posisi yang nyaman, tetap masih bersuara kritis,” ujar lulusan S2 FISIP Universias Indonesia ini

Istianto menegaskan bahwa situasi main pecat sembarangan terhadap petugas kementerian BUMN merupakan potret birokrasi yang tidak baik.

“Cara membungkam tokoh berpengaruh yang kritis terhadap pemerintah, cara membujuknya diberi posisi yang nyaman, seperti kedua tokoh di atas. Padahal, penyelenggaraan pemerintahan harus tunduk pada konstitusi yang berpegang azas demokrasi,” ketus Bambang Istianto.

 “Untuk itu, kontrol publik suatu keniscayaan. Tugas pakar memang memberikan kritik dan solusi terhadap apa yang dikerjakan pemerintah,” tutup penulis buku Potret Buram Politik Indonesia ini.[brz]