Presiden Jokowi Keluarkan Kepres Satgas BLBI, Ini Rincian Tugasnya

  • Whatsapp
Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (foto: Muchlis Jr/Biro Pers Kepresidenan)

IDTODAY.CO – Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan presiden (Kepres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Satgas bertugas memberikan pengarahan dan pelaksanaan dalam penanganan hak negara yang berasal dari BLBI.

Terdapat empat poin tugas pengarahan satgas BLBI diantaranya pertama, menyusun kebijakan strategis dalam rangka percepatan, penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI.

Kedua, mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis dan terobosan yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI.

Ketiga, memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI.

Baca Juga:  Soa UU Cipta Kerja, Yusril Ihza Mahendra: Harus Hati-hati Dan Benar-benar Argumentatif

“Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI,” tulis Kepres yang dilution pada, Jumat (9/4/2021).

Satgas juga bertugas melaksanakan pemulihan hak negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI. Terdapat enam tugas Satgas BLBI di antaranya. Pertama, melakukan inventarisasi dan pemetaan hak tagih negara dan aset properti BLBI.

Kedua, melaksanakan kebijakan strategis, langkah-langkah penanganan serta terobosan yang diperlukan dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset properti BLBI.

Ketiga, menyampaikan rekomendasi pengambilan kebijakan baru kepada pengarah untuk mengatasi permasalahan yang memerlukan terobosan dalam rangka penyelesaian penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset properti BLBI.

Baca Juga:  Tingkat Kematian Corona di ICU Tinggi, Luhut: Manajemen Perlu Ditingkatkan

Keempat melakukan upaya hukum dan/atau upaya lainnya yang efektif dan efisien bagi penyelesaian, penanganan, dan pemulihan hak tagih negara dan aset properti BLBI.

Kelima meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antarkementerian atau lembaga.

“(Terakhir) melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.

Baca Juga: Patenkan Demokrat, Loyalis AHY: SBY Pencipta Lagu dan Lambang Partai!

Sumber: okezone.com

Pos terkait

Tulis Komentar Anda di Sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.