Presidium KAMI: Mafia SDA Merajalela, Pejabat Bisnis PCR dan Rakyat Jadi Korban

Presidium KAMI: Mafia SDA Merajalela, Pejabat Bisnis PCR dan Rakyat Jadi Korban
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)/Ist

IDTODAY.CO – Kondisi bangsa Indonesia dewasa ini tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Tata kelola pemerintahan di tengah pandemi Covid-19 faktanya semakin buruk dan jauh dari konsep negara demokrasi berlandaskan Pancasila.

Demikian ditegaskan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang tertuang dalam maklumat kedua untuk menyelamatkan Indonesia.

 

Di sektor ekonomi, utang pemerintah menjadi persoalan berat. Termasuk utang BUMN dan Bank Indonesia (BI), yang mana menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) berpotensi gagal bayar.

Baca Juga:  Istana Bela Jokowi Terkait Penggunaan Influencer dalam Sosialisasikan Program

Konsekuensinya, ketika utang semakin bertambah dengan alasan penanganan pandemi, pemerintah tidak dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pendapatan pajak, salah satunya dari pemanfaatan sumber daya alam.

“Ini akibat para mafia sumber daya alam selama ini tidak membayar pajak sebagaimana mestinya, bahkan menimbulkan deforestasi dan kerusakan SDA yang mengancam keberlangsungan lingkungan hidup agar dapat dinikmati generasi mendatang,” tegas Presidium KAMI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Jumat (12/11).

Baca Juga:  Ngabalin Sebut Abdullah Hehamahua Radikalis Ter*ris: Kembali ke Indonesia Sihir Umat jadi Radikal

Ironisnya, kata Gatot, pemerintah justru berencana menaikkan pendapatan pajak melalui sektor-sektor ekonomi yang menambah beban masyarakat lapisan menengah-bawah, seperti sembako, pendidikan, dan kesehatan.

Aspek lain yang disoroti Presidium KAMI adalah peran ganda para pejabat di masa pandemi. Para pejabat negara berperan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan penanganan pandemi, sekaligus juga menjadi pelaku bisnis terkait obat Covid-19 dan jasa PCR.

Baca Juga:  Soal Penjarakan Said Didu, Menko Luhut: Saya Enggak Kepikiran, Itu Urusan Anak Buah

“Ini menunjukkan para pejabat negara yang seharusnya peduli kepada rakyat yang sedang kesulitan hidup, justru terlibat dalam konflik kepentingan,” tandasnya.

Sumber: rmol.id