Putusan Soal UU Corona Cuma Gombal, Rizal Ramli Cabut Pujian untuk MK

DR. Rizal Ramli
Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net

IDTODAY.CO – Pujian ekonom senior DR. Rizal Ramli untuk Mahkamah Konstitusi (MK)yang mengabulkan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 1/2020 atau dikenal dengan Perppu Corona yang telah menjadi UU 2/2020 terkait penanganan pandemi Covid-19, dicabut.

Ini lantaran secara substansi apa yang diputus oleh MK sama saja atau tidak ada bedanya dengan peraturan yang lama.

“MK gombal. Maaf, saya cabut pujian saya terhadap MK. Apa yang diputus MK itu, ternyata sama saja subtansinya,” ujar Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu kepada redaksi, Jumat (29/10).

Baca Juga:  Sandiaga Uno: Bisa Dipastikan Kita Memasuki Technical Recession Tahun Ini

Dalam putusan yang baru, khususnya pasal 27 ayat 1 UU Corona yang berisi tentang kekebalan hukum pejabat, MK hanya menambahkan frase “itikad baik”. Artinya sepanjang penggunaan dana dilandasi itikad baik, maka tidak bisa dikenakan UU Tipikor atau Korupsi.

Padahal, kata Rizal Ramli, patokan untuk menentukan korupsi atau tidaknya seorang pejabat pengguna anggaran bukan pada itikad baiknya, Melainkan pada kerugian negara yang ditimbilkan.

“Korupsi bukan dilihat dari itikad baik, melainkan apalah ada unsur kerugian negara,” tegasnya.

Dalam putusan kemarin, MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil, dan menolak seluruh pengujian formil Perppu Corona

Baca Juga:  Berani Coba-coba Kudeta Jokowi, Kaum Buruh Siap Membela

Masih pada putusannya, MK mengubah Pasal 27 ayat (1) yang sebelumnya berbunyi:

Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

MK menilai, poin tersebut membuat tertutup kemungkinan pelaku penyalahgunaan kewenangan terhadap keuangan negara dalam UU a quo dilakukan penuntutan baik secara pidana dan/atau perdata.

Baca Juga:  Jawab Polemik Ojol, Luhut: Permenhub Sudah Diharmonisasi Dengan Permenkes

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MK mengubah Pasal 27 ayat (1) menjadi:

“Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sumber: rmol.id