Refly Harun: Mudah-mudahan Kita tidak Mmengalami Proses Penjatuhan Presiden di Tengah Jalan

  • Whatsapp
Refly Harun
Refly Harun

Mantan Komisaris Utama Pelindo I, Refly Harun berdoa tidak ada proses penjatuhan terhadap Presiden Republik Indonesia yang sekarang dijabat oleh Joko Widodo (Jokowi) di tengah jalan periode 2019-2024.

“Mudah-mudahan kita tidak mengalami proses penjatuhan presiden di tengah jalan,” kata Refly lewat Youtube yang dikutip pada Senin, 11 Mei 2020.

Bacaan Lainnya
Baca Juga:  Diberi Saran Andre Rosiade untuk Tidak Nyinyir, Ferdinand: Saya Mau Bikin Rame dan Rusuh

Menurut dia, memberhentikan Presiden sekarang tidak semudah pada era sebelumnya yang pernah terjadi pada Soekarno atau Bung Karno pada 1967 dan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada 2001. “Karena dulu belum ada Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya.

Kalau sekarang, kata dia, untuk memberhentikan Presiden RI atau impeachment itu prosesnya DPR RI menginisiasi ke MK. Kemudian, balik lagi ke DPR dan MPR RI baru bisa Presiden RI jatuh. Selanjutnya, proses di MK juga harus sidang pembuktian selama 90 hari.

Baca Juga:  BIN sebut Sudah Kantongi Aktor yang Membiayai-Menfasiltasi Demo Rusuh Tolak UU Ciptaker

“Jadi, proses yang berjalan mudah-mudahan konstitusional,” ucap Refly.

Di samping itu, Refly yang merupakan Pakar Hukum Tata Negara ini menjelaskan Presiden RI bisa saja dijatuhkan apabila berbohong tapi harus dilihat dulu konteks berbohongnya seperti apa. Misalnya, konteks berbohong itu konspirasi.

“Untuk menggelontorkan keuangan negara tanpa sebuah proses good governance atau clean goverment, bisa saja. Jadi celah ini memang sangat dinamis,” paparnya.

Baca Juga:  Jika DPR Tak Cabut RUU HIP, Muhammadiyah: Aksi Massa Akan Terus Terjadi

Dalam UUD RI 1945, kata dia, telah diatur perbuatan tercela dalam Pasal 7A ada tiga kategori presiden bisa dijatuhkan yakni melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, tindak pidana berat lainnya.

”Perbuatan tercela tidak diatur dalam konstitusi, rupanya diatur oleh UU Nomor 7/2017 Pasal 169. Ini tidak limitatif. Jadi lebih soal kepantasan, sejauh mana perbuatan tercela itu dianggap tidak pantas sehingga presiden bisa dijatuhkan,” kata dia.

Baca Juga:  Tak Memihak Rakyat, Prodem Sebut Pemerintahan Jokowi Sontoloyo

Sumber: Viva

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.