Reshuffle Jilid II, Pengamat: Ini Kemungkinan Partai yang Ditarik Jokowi Untuk Dapat Kursi Menteri

  • Bagikan
Presiden Jokowi
Presiden Jokowi tegaskan tidak ingin jadi presiden 3 periode. (pojoksatu.id)

IDTODAY.CO – Pengamat Politik Ujang Komarudin memprediksi peluang Partai Demokrat dan PKS kemungkinan kecil mendapatkan kursi Menteri.

Itu jika wacana reshufle jilid II di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar terjadi.

“Demokorat dan PKS, kemungkinan peluangnya kecil untuk mendapat kursi Menteri di reshufle jilid II ini,” kata Ujang dihubungi Pojoksatu.id, Kamis (15/4/2021).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu melihat Partai Demokorat dan PKS akan terus memposisikan di luar pemerintahan.

Baca Juga:  Relawan Jokowi: Ya Repot, Kalau Erick Thohir Nggak Siap Dicopot

“Soal Demokrat dan PKS, keduanya kelihatannya akan di luar pemerintahan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dosen Universitas Al-Azhar itu melihat bisa saja Presiden Jokowi menarik Partai Amanat Nasional (PAN).

“PAN bisa saja masuk koalisi Jokowi dengan memasukan kadernya jadi menteri,” tutur Ujang.

Sebelumnya, isu reshuffle ini pertama kali dihembuskan oleh Ketua Umum (Ketum) Relawan Jokowo Mania (Joman) Emmanuel Ebenezer.

Menurutnya, ada lima menteri, kata pria akrab dipanggil Noel itu pantas untuk dicopot Presiden Jokowi.

Baca Juga:  HRS Jangan Bilang Mau Pimpin Revolusi, Rizal Ramli: Pasti Dijadikan Target oleh yang Kuasa

Yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Mendikbud Nadiem Makarim.

Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, reshuffle kabinet adalah hak prerogratif Presiden Jokowi.

Sebagai partai pendukung pemerintah, PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

“Karena menteri adalah sebagai pembantu presiden. Dengan hak prerogatif dari presiden tersebut, maka presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja dari seluruh jajaran kabinetnya,”

Baca Juga:  Pengamat: Rakyat Bisa Menggugat dan Memakzulkan Presiden Apabila Dinilai Lalai Dalam Menangani Virus Corona

“Dan untuk itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari presiden. Itu sikap dari partai,” jelasnya.

Baca Juga: Redam Polemik Vaksin Nusantara, KSAD Dan DPR Harus Bersikap

Sumber: pojoksatu.id

  • Bagikan