RUU HIP Reduksi Tafsir Pancasila Jadi Undang-Undang
IDTODAY.CO – Direktur Eksekutif Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) bisa mereduksi Pancasila sebagai dasar negara.
Menurutnya, alasan PDIP untuk mengembalikan Garis-garis Besar Halun Negara (GBHN) melalui pembahasan RUU HIP tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.
“Terlebih, jika diskusinya masuk pada aspek yang lebih substantif. Misalnya, terkait Pancasila sebagai dasar negara yang semestinya jadi sumber rujukan semua hukum tata negara Indonesia. Tapi dengan UU HIP (jika disahkan), Pancasila direduksi tafsirnya menjadi sebuah undang-undang,” ujar Sirojudin saat sebagaimana dikutip dari Rmol.id(21/6).
Bahkan, Sirojudin juga memandang wajar jika pembahasan RUU HIP ini terhenti karena tidak mendapat dukungan publik, baik dari kalangan elit di DPR, MPR hingga khalayak yang tampaknya enggan mendukung gagasan tersebut. Dasarnya, disebutkan Sirojudin, usulan RUU HIP tidak dilakukan di dalam momentum yang tepat.
“Sejauh ini tidak terlihat adanya masalah sosial, politik, ekonomi maupun ideologi yang betul-betul menunjukkan adanya masalah serius dari aspek ideologi bernegara,” tuturnya.
Sirojudin menegaskan, Undang-Undang itu mestinya “dilahirkan” untuk menjawab suatu permasalahan masyarakat atau untuk mengatur alokasi distribusi kekuasaan, kewenangan dan sumberdaya.
“Inilah yang biasanya menjadi latar belakang dan konteks lahirnya sebuah undang-undang. Tapi, terkait RUU HIP, kita betul-betul tidak memahami apa latar belakang dan konteks dari lahirnya RUU tersebut,” terang lulusan Ilmu Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial University of Berkeley ini.
“Tanpa latar belakang dan konteks yang kuat, sulit bagi siapa pun yang mengusulkan untuk bisa menjawab pertanyaan dasar mengenai urgensi RUU tersebut,” Pungkasnya.[Brz]
