Saat Moeldoko Singgung ‘Jangan Primitif’ Kala Ditanya soal Demokrat

  • Whatsapp
Moeldoko
Foto: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Foto: KSP)

IDTODAY.CO – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko enggan berbicara soal Partai Demokrat (PD) di KSP. Moeldoko lantas menyinggung jangan primitif saat diminta menanggapi soal polemik PD.

“Ini kantor kepresidenan. Tanya yang berkaitan dengan urusan kerja-kerja KSP. Jangan ikut-ikutan primitif,” kata Moeldoko di lokasi, Jumat (9/4/2021).

Bacaan Lainnya
Baca Juga:  Jokowi Didesak Segera Ungkap Aktor Teror Diskusi UGM, “Jika Tidak, Semua Berpikir Pemerintah Dalangnya”

Konflik antara Moeldoko dan Partai Demokrat bermula saat dirinya didapuk sebagai ketua umum PD versi kongres luar biasa Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun akhirnya, kepengurusan KLB itu ditolak oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Usai ditolak pemerintah, Moeldoko dan kawan-kawan masih melakukan upaya lain. Kini kubu Moeldoko menggugat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu diklaim sudah didaftarkan pada 5 April 2021. Kubu AHY menyatakan tak gentar.

Baca Juga:  KH Ma'ruf Amin: Pesantren Harus Lahirkan Agen Perbaikan Sesuai Tantangan dan Zamannya

Terbaru, konflik Partai Demokrat berlanjut saat kubu Moeldoko mengungkapkan bahwa merek Partai Demokrat didaftarkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas nama pribadi. Permohonan SBY memang terdaftar di situs Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham.

Dilihat di situs Dirjen KI Kemenkumham, Jumat (9/4/2021), permohonan merek Partai Demokrat atas nama SBY didaftarkan pada 18 Maret 2021. Dalam situs tersebut, tertulis nama Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, MA, di kolom PEMILIK. Alamat SBY di Puri Cikeas juga tertuang di kolom ALAMAT. Nomor permohonan itu adalah IPT2021039318.

Baca Juga:  Moda Transportasi Beroperasi Lagi, Demokrat: Pemerintah Harus Berfikir Utuh, Bukan Ego Sektoral

Nama merek dalam permohonan SBY yakni PARTAI DEMOKRAT. Status permohonan SBY yakni DALAM PROSES.

Saat ditanya mengenai merek Partai Demokrat itu, Moeldoko kembali menolak untuk berkomentar.

“Nggak ada…,” kata Moeldoko.

Meoldoko ucapkan duka untuk NTT sebagai Ketum PD

Beberapa hari sebelum menolak berbicara Partai Demokrat saat itu KSP itu, Meoldoko pada Selasa (6/4) lalu berbicara atas nama Ketum Partai Demokrat. Pernyataan itu disampaikan Moeldoko saat mengucapkan duka terhadap musibah bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Juga:  Jerry Massie: Naikkan BPJS Saat Warga Menderita, Sekalian Saja Jokowi Hapus Sila Kelima Pancasila!

“Saya, Dr. Moeldoko, Ketua Umum DPP Partai Demokrat beserta keluarga besar Partai Demokrat di seluruh Tanah Air menyampaikan dukacita mendalam kepada saudara-saudara kami di NTT dan NTB yang ditimpa musibah bencana alam,” kata Moeldoko seperti tertulis dalam rilis yang diberikan oleh jubir kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, Selasa (6/4/2021).

Moeldoko mengajak semua pihak bahu-membahu membantu meringankan beban semua pihak yang tertimpa bencana di NTT hingga NTB. Dia juga mengapresiasi langkah strategis yang diambil oleh pemerintah dalam penanganan bencana tersebut.

Baca Juga:  Puan Saja Masih Jauh Di Bawah Prabowo-Ganjar-Anies, Apalagi Ibu Negara Iriana Jokowi

“Kami mengapresiasi langkah-langkah strategis yg sudah diambil pemerintah dan mendorong agar tempat penampungan sementara sudah dapat difungsikan maksimal dalam waktu secepatnya,” ucapnya.

Partai Demokrat (PD) berang terhadap Moeldoko yang membawa nama Demokrat untuk mengucapkan dukacita atas bencana alam yang terjadi di NTT hingga NTB. PD meminta Moeldoko tidak mengaku sebagai bagian dari DPP Partai Demokrat.

“Partai Demokrat meminta gerombolan Moeldoko untuk tidak terus membuat gaduh di muka publik. Kami meminta mereka untuk tidak mengaku-aku sebagai DPP, pengurus Partai Demokrat, padahal mereka jelas-jelas bukan pengurus, dan tidak berhak membawa-bawa nama DPP Partai Demokrat,” kata Kepala Bamkostra PD Herzaky Mahendra kepada wartawan, Selasa (6/4).

Baca Juga:  Soal Iuran Tepera, Rizal Ramli Sindir Jokowi: Rakyat Susah Kok Tega

“Kalau mereka masih terus mengenakan atribut atau membawa-bawa nama Partai Demokrat, urusannya nanti dengan tim hukum kami,” imbuhnya.

Baca Juga: Pimpinan Komisi II: Partai Demokrat Tak Bisa Dianggap Properti Pribadi!

Sumber: detik.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.