Sarankan Moeldoko Direshuffle, Pengamat: Terlalu Sering Melakukan Blunder yang Merugikan Jokowi-Ma’ruf

Moeldoko
Moeldoko/Ist

IDTODAY.CO – Ditengah hangatnya isu reshuffle kabinet, Presiden Jokowi diminta untuk turut mengganti
sebagai Kepala Staf Presiden.

Moeldoko dinilai terlalu sering melakukan blunder yang merugikan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, ditengah upaya menyiapkan warisan (legacy) kepemimpinan menjelang pergantian tahun 2024.

Pengamat politik dari UNPAD Firman Manan mengingatkan bahwa keputusan Mahkamah Agung (MA) untuk menolak permohonan judicial review terhadap AD ART Partai Demokrat merupakan blunder Moeldoko yang kesekian kalinya.

“Penolakan MA ini merupakan tamparan tersendiri. Konstruksinya saja sudah tidak lazim. KSP Moeldoko memotori gugatan terhadap Menkumham yang nota bene adalah sesama anggota kabinet. Objek gugatannya juga problematik. Tidak terbayang kekacauan hukum yang terjadi jika AD/ART organisasi boleh digugat sembarang orang. Andai dikabulkan, ini tentu mengancam kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi,” kata Firman di Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Baca Juga:  Indonesia Butuh Sosok Ibu, Ade Kirana Yakin Puan Cocok Jadi Capres 2024

“Ditengah menumpuknya kasus-kasus peradilan yang belum selesai dan rasa keadilan masyarakat yang terluka, permohonan judicial review atas AD/ART Partai Demokrat ini sesungguhnya pemborosan sumber daya hukum,” imbuhnya.

Moeldoko kena prank tiga kali. Sebelumnya oleh Darmizal dan Jhony Allen Marbun, sekarang oleh Yusril (Ihza Mahendra). Moeldoko makin kelihatan tidak kompeten sebagai Kepala Staf Presiden.

Soal ini juga menjadi atensi Ubedilah Badrun, pengamat politik dari UNJ. Dia menyebut “Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama,” kata Ubedilah menyitir pepatah, “Presiden biasanya ingin dikenang baik setelah usai menjabat.

Ditengah terus menurunnya citra Jokowi, sayangnya langkah-langkah yang diambil KSP Moeldoko lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan Presiden Jokowi dalam menyiapkan legacy pemerintahannya.”

Baca Juga:  KKP Buka Ekspor Benih Lobster, Susi: Saya Memang Tidak Rela!

Ubedilah mengingatkan bahwa bukan hanya dalam kasus Demokrat, Moeldoko melakukan manuver yang merugikan reputasi Pemerintah.

“Dalam kasus Jiwasraya, terdakwa Hary Prasetyo pernah direkrut Moeldoko sebagai tenaga ahli. Pada saat itu, manipulasi keuangan para nasabah sudah dan sedang terjadi. Mustahil sebagai Kepala Staf Presiden dan mantan Panglima TNI, Moeldoko tidak melakukan background check. Kalau Moeldoko berdalih tidak tahu, berarti kemampuan intelijennya lemah. Apapun alasannya, ini menunjukkan Moeldoko tidak kompeten sebagai pembantu Presiden,” kata dia.

Selain itu, lanjut Ubedilah, adanya dugaan kasus Ivermectin yang berujung gugatan pada ICW.

Udedilah mengatakan ada dua pertanyaan besar yang belum dijawab Moeldoko: bagaimana ia menjelaskan potensi konflik kepentingan yang terjadi sebagai pembuat kebijakan di satu sisi dan sebagai pihak yang berpotensi menerima manfaat (beneficial ownership) dalam bisnis distribusi Ivermectin? Perpres no 13/2018 yang ditandatangani Presiden tegas mengatur soal ini. Selain itu, kenapa ia merespon riset ICW justru dengan gugatan pengadilan?”

Baca Juga:  Gatot Nurmantyo: Korupsi Saat Ini Lebih Buruk daripada Orba

Ubedilah, yang juga analis sosiologi-politik, sepakat dengan banyak politisi dan pengamat yang menyarankan agar Presiden Jokowi me-reshuffle Moeldoko jika tidak ingin citranya makin memburuk.

“Saya banyak tidak setuju dengan sejumlah kebijakan Jokowi, tapi saya tahu ia pasti ingin meninggalkan legacy yang baik sebagai Presiden dengan caranya sendiri. Dalam konteks ini, manuver-manuver Moeldoko saya cermati lebih menjadi beban (liabilities) ketimbang aset bagi Jokowi dan pemerintahannya,” tutup Ubedilah.

Sumber: jitunews.com