Soal Penangkapan Ruslan Buton, Ahli Hukum UNJ: Tidak Ada Aspek Pidananya, Kecuali Dicari-cari Kasus Yang Lain

Pengamat politik dan hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta Saiful Anam
Pengamat politik dan hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta Saiful Anam (Foto: Garudanews.id)

IDTODAY.CO – Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam sangat menyayangkan sikap pemerintahan Joko Widodo yang lebih sibuk menangkap para pengkritik ketimbang membuat kebijakan untuk mensejahterakan rakyat.

Iapun merasa prihatin melihat penangkapan terhadap Panglima Serdadu Eks Trimatra Nusantara, Ruslan Buton.

“Kasus yang menimpa Ruslan Buton menurut saya kritikan biasa, tidak ada aspek pidananya, kecuali dicari-cari kasus yang lain,” ucap Saiful Anam sebagaimana dikutip dari Rmol.id, Minggu (31/5).

Baca Juga:  Presiden Jokowi Himbau Masyarakat Lebih Disiplin Demi Indonesia Kembali Bangkit Pada Juli

Seharusnya, menurut Saiful, pemerintah harus menempatkan diri sebagai bahan introspeksi diri terhadap beberapa kebijakan yang memberatkan rakyat. Menurutnya, semua warga Indonesia berhak untuk melakukan kritik terhadap pemerintah karena dilindungi oleh undang-undang.

“Siapapun warga negara berhak mengkritik pemerintah dan wajar apabila warga negara menuntut pemimpinnya mundur, tidak ada salahnya, kecuali ia melakukan gerakan penggulingan secara inkonstitusional, baru itu melanggar perundang-undangan,” tegas Saiful.

Baca Juga:  Tanam Jagung di Sorong, Jokowi Jadi 'Motor' Penggerak Pertanian

“Sebaiknya pemerintah lebih disibukkan dengan pembenahan kebijakan untuk kesejahteraan rakyatnya, bukan lebih mengutamakan penangkapan terhadap pihak-pihak yang mengkritik pemerintah,” demikian kritik Saiful.[Brz]