Soal Pencopotan Pejabat Pelni, Ngabalin: BUMN Harus Bersih dari Paham Radikal
IDTODAY.CO – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyambut baik pencopotan pejabat PT Pelni yang akan menggelar kajian Ramadan tanpa seizin atasan. Sebab menurutnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus bersih dari paham radikal.
“BUMN, Badan Usaha Milik Negara itu harus bersih dari orang-orang yang menyebarkan ajaran dan paham-paham radikal di karyawan-karyawan BUMN,” tegas Ngabalin saat berbincang dengan MNC Portal Indonesia melalui sambungan telepon, Sabtu (10/4/2021).
Ngabalin menyoroti sikap pejabat di PT Pelni yang menggelar kajian tapi tanpa izin atasannya. Atas dasar itulah, Ngabalin mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh komisaris PT Pelni mencopot pejabatnya itu.
“Tidak ada orang di perusahaan milik negara itu bekerja atas kemauannya sendiri, jadi harus ada koordinasi, karena itu kenapa bang Ali memberikan apresiasi kepada direksi dan komisaris PT Pelni atas tindakan tegas yang mereka ambil. Karena, BUMN harus bersih,” ungkapnya.
Sekadar informasi, seorang pejabat PT Pelni dikabarkan dicopot dari jabatannya gegara merencanakan kajian Ramadhan atasnama perusahaan tanpa izin direksinya. Kabar itu datang langsung dari Komisaris Independen PT Pelni Dede Budhyarto melalui akun twitternya @kangdede78.
“Pejabat yang terkait dengan kepanitiaan acara tersebut telah dicopot. Ini pelajaran sekaligus warning (peringatan) kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sedikit pun, berangus,” kata Dede.
Sementara itu, Pjs Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni, Opik Taufik mengamini adanya pencopotan pejabat PT Pelni karena permasalahan kajian Ramadhan yang tanpa izin pimpinan. Opik mewakili PT Pelni meminta maaf atas kisruh tersebut.
“Kami telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait langsung. Kami sekaligus meminta maaf kepada segenap stakeholder dan masyarakat atas kegaduhan yang terjadi. Ini akan menjadi evaluasi bagi kami untuk ke depannya,” ujar Opik dalam keterangan resminya.
Berdasarkan flyer yang diperoleh MNC Portal Indonesia, kajian yang menjadi permasalahan itu mengundang beberapa alim ulama ternama. Diantaranya, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis. Kemudian, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, serta Ustadz Firanda Andirja. Kajian daring itu digelar oleh Badan Kerohanian Islam (Bakis) PT Pelni.
Baca Juga: Pejabat Pelni Dicopot, MUI: Jangan Terlalu Mudah Berikan Stigma Radikal
Sumber: okezone.com
