IDTODAY.CO – Pernyataan Arief Puyono terkait isu kebangkitan yang disebut-sebut dimainkan oleh ‘kadrun’ tuai polemik. Juru Bicara Gerindra Habiburokhman menegaskan pernyataan yang disampaikan Arief Poyuono tidak mewakili suara partai. Bahkan, kata dia, Arief sudah lama tak diizinkan untuk menyampaikan pernyataan mengatasnamakan Gerindra.

“Saya perlu tegaskan bahwa statement tersebut sama sekali tidak mewakili Gerindra dan tidak mengatasnamakan Gerindra. Beliau Pak Arief Puyouno juga sudah lama tidak diperkenankan berbicara mengatasnamakan Gerindra,” tegas Habibukrokhman dalam akun twitternya. Seperti dikutip dari kumparan (20/06/2020).

Habibukrohman juga mengatakan bahwa Majelis Kehormatan partai Gerindra akan segera memberikan sanksi terhadap Arief Puyono terkait dengan pernyataannya itu. Arief akan segera dipanggil Majelis Kehormatan Partai.

“Sanksi untuk Arief Poyuono akan diproses dan diputus secara internal di Majelis Kehormatan DPP. Secara pribadi saya akan panggil dan nasihati dia hari ini agar menyadari kesalahannya,” ucap Habiburokhman.

Sementara itu, Wasekjen Gerindra Andre Rosiade menyebut Dewan Kehormatan Partai berencana akan memanggil Arief pada Selasa (23/6). Dia mengatakan pernyataan Arief soal isu kebangkitan PKI sangat merugikan dan dikhawatirkan dapat merusak citra partai Gerindra.

Baca Juga:  Polemik Isu PKI, Gerindra Khawatir Arief Poyuono Jadi Alat Adu Domba

“Pak Arief sudah berulang kali yang bersangkutan bikin pernyataan yang meresahkan merugikan partai, persepsi publik kepada partai padahal kita harus sesuai dengan AD/ART, aturan dan arahan pimpinan partai. Jika punya kesalahan atau laporan tentang kita, tentu Mahkamah Kehormatan Partai lakukan pemanggilan ke kita,” kata dia, Sabtu (20/6).

Belakangan, Ariefsendiri mengaku bahwa dirinya enggan untuk memenuhi panggilan Majelis Kehormatan Partai karena menganggap pernyataannya adalah fakta. Menyikapi hal itu, Andre mengatakan apabila Arief tak kooperatif, sebaiknya Mahkamah Kehormatan memberikan sanksi pemecatan.

“Menurut saya ini seakan tidak mau ikut aturan partai, kalau begitu, saya usulkan kalau tidak kooperatif beri sanksi pemecatan saja. Sekali lagi apa pun keputusan domain Mahkamah Kehormatan Partai, sebagai kader wajib kalau taat patuh kepada partai wajib penuhi undangan partai. Baik merasa salah ataupun tidak, wajib datang jelaskan,” tutur dia.

“Hidup berpartai harus ikut AD/ART aturan partai bukan gue, gue, lu, lu. Kalau mau aturan sendiri enggak ikut partai, lebih baik berikan sanksi tegas karena ini meresahkan,” tegas Andre.[Aks]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan