Akibat Covid-19, Ribuan Kru Bus Di DIY Di Rumahkan

Bus
Ilustrasi Bus (Foto: ist)

IDTODAY.CO – Di Daerah Istimewa Yogyakarta Terdapat sekitar 3000-an kru bus antar kota dan bus pariwisata dirumahkan sementara menyusul berhenti beroperasinya sejumlah perusahaan otobus (PO) di DIY per Senin ini, 30 Maret 2020 akibat wabah Corona.

Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY Adi Didit Prasetyo, bahwa penggantian tersebut dilakukan karena semakin mewabahnya virus Corona. Dan penggantian bus tersebut bisa hingga 6 April atau lebih lama.

Bacaan Lainnya

“Okupansi penumpang sudah turun sampai 90 persen,” ujarnya saat dihubungi Senin, 30 Maret 2020. Sebagaimana  dikutip dari TEMPO.CO (31/03/2020).

Didit merinci anjloknya penumpang bus antar kota antar provinsi (AKAP) mulai dirasakan sepanjang Maret ini. Sedangkan bus Pariwisata sudah mulai sejak akhir Februari lalu atau pasca munculnya himbauan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang meminta studi wisata atau studi tour sementara dilarang seiring santernya isu wabah Corona.

Adapun 3000-an karyawan itu berasal dari hampir 1000-an armada dari seluruh PO yang bermarkas di Yogya. Di DIY, ada sekitar 27 PO yang mengoperasikan 581 unit armada bus pariwisata. Selain itu, ada 10 PO mengoperasikan lebih dari 300-an armada.

“Setiap armada bus AKAP biasanya mempekerjakan dua karyawan sedangkan tiap bus pariwisata minimal tiga orang,” kata Didit.

Didit jga menyampaikan bahwa berhentinya operasi bus itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Disamping memang pemerintah gencar memberikan himbauan agar masyarakat tidak mudik.

Masih tuturr Didit, bagi karyawan yang dirumahkan setiap PO bus dibebaskan memberi insentif pengganti. Misalnya di perusahaannya, PO Maju Lancar, yang memiliki 75 armada itu, para karyawan diberi insentif bahan makanan pokok.

“Kalau karyawan dari perusahaan lain tergantung kekuatan finansial masing-masing perusahaan,” kata Didit.

Selain itu, Organda sendiri mendorong kepada pemerintah agar ikut andil membantu jaring sosial pengaman bagi para karyawan yang dirumahkan itu. Misalnya melalui bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga keringanan kelonggaran angsuran atau kredit yang harus ditanggung PO bus yang kehilangan pemasukan akibat berhenti beroperasi.[tempo/aks]

Pos terkait