Cegah Corona, Bupati Mimika Minta Jokowi Tutup Freeport
IDTODAY.CO – Guna untuk meminimalisir penularan wabah virus Corona di wilayah Tembagapura, Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, bakal mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengusulkan penutupan sementara operasional PT Freeport Indonesia.
Dikutip dari detik.com (09/05/2020), Bupati Mimika Eltinus Omaleng meminta operasional Freeport untuk ditutup selama 14 hari hingga satu bulan. Ia khawatir bila operasional Freeport tetap berjalan maka penularan virus Corona bisa bertambah.
“Ini memang baru sebatas wacana, kami akan mengirim surat ke Presiden RI di Jakarta dan semua menteri terkait untuk menutup sementara waktu operasional Freeport. Kalau karyawan di Tembagapura tetap kerja terus, kita tidak akan bisa memutus mata rantai kasus COVID-19 di Tembagapura,” kata Omaleng usai bertemu DPRD Mimika seperti dilansir dari Antara, Sabtu (9/5/2020).
Ia juga mengatakan bahwa saat ini jumlah karyawan yang terpapar COVID-19 di wilayah Tembagapura terus meningkat. Hingga Jumat kemarin, kata dia, sudah 56 orang di Kelurahan dan Distrik Tembagapura dinyatakan positif terinfeksi COVID-19.
Menurutnya, yang menjadi kesulitan utama dalam mencegah penularan COVID-19 di wilayah kerja PT Freeport di Tembagapura itu lantaran jaga jarak tidak bisa diterapkan maksimal lantaran ruang gerak dan ruang publik yang terbatas.
“Karyawan itu pergi kerja sama-sama, duduk dalam bus sama-sama, naik tram sama-sama, sampai di tempat kerja sama-sama, pulang dari tempat kerja sama-sama, begitu juga saat makan sama-sama. Jadi otomatis penularannya cepat. Belum lagi suhu udara di Tembagapura dan tambang Grasberg itu sangat dingin, bahkan bisa di bawah nol derajat. Kondisi seperti itu bisa berakibat fatal jika tidak diambil langkah pencegahan secepatnya,” kata Omaleng.
Ia juga mengaku bahwa Pemkab dan DPRD Mimika tidak bisa mengambil langkah dan kebijakan sendiri untuk menutup operasional PT Freeport mengingat perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia itu merupakan obyek vital nasional.
“Kami hanya bisa minta arahan dan petunjuk Bapak Presiden. Kami tidak bisa mengambil langkah sendiri. Kalau memang disetujui usulan kami maka tentu akan lebih bagus untuk menyelamatkan nyawa ribuan orang yang ada tinggal di Tembagapura saat ini,” kata Omaleng.[Aks]
