Dulu Pemprov Jabar Gratiskan Sekolah, Tapi Tidak Untuk Madrasah. Sekarang Guru Honorernya yang Didiskriminasi
IDTODAY.CO – Keberpihakan Ridwan Kamil untuk Guru Honorer Madrasah menjadi sorotan sejumlah kalangan. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu, Ridwan Kamil menyerahkan SK untuk Guru Non-PNS, dan tidak untuk Guru Honorer Madrasah.
Sekitar seribuan Guru Non-PNS di Jawa Barat mendapat SK penugasan dan akan mendapat tunjangan sebesar Rp 1,5 juta.
“Untuk Guru Honorer di Madrasah, baik itu MI, MTs, dan MA nya mana?” tanya Kepala Satuan Koordinasi Wilayah Banser GP Ansor Jawa Barat, Yudi Nurcahyadi, sebagaimana dikutip dari RMOL, Senin (10/8).
dia pun mempertanyakan komitmen Ridwan Kamil atas program khusus lembaga keagamaan. bahkan, dia juga mengingatkan kembali terkait kontroversi yang pernah diperbuat Pemprov Jabar.
“Yang ada bukan keberpihakan sebagaimana dulu waktu kampanye, yang ada justru kontroversi. Saya yakin warga Jabar masih ingat soal sanksi buat pesantren,” ucap Yudi.
Terkait hal tersebut, Yudi menyimpulkan bahwa Ridwan Kamil memang tidak memiliki itikad baik terhadap pendidikan keagamaan.
“Kita tidak akan tahu bagaimana nasib pesantren andai saja kita tidak ingatkan itu ke Gubernur Jawa Barat,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Yudi menegaskan bahwa tanggung jawab yang dipikul oleh Guru Honorer Madrasah sama besarnya dengan guru honorer di sekolah yang lain.
“Pemprov Jawa Barat menggratiskan sekolah, tapi tidak untuk madrasah. Dan sekarang diskriminasi itu juga berlaku untuk guru honorernya. Kita harus mensikapi ketidakadilan ini,” tegas Yudi.
Begitu juga, Yudi mengklaim mendapat banyak keluhan dari para sahabatnya yang merupakan guru honorer di madrasah terkait kebijakan Ridwan Kamil selaku pemangku kebijakan tertinggi di Jawa Barat.
“Sahabat saya banyak yang menjadi guru honorer di madrasah. Banyak yang mengeluh terkait kebijakan Pemprov Jawa Barat,” tandasnya.[rmol/brz/nu]
