IDTODAY.CO – Keresahan batin masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara belum juga usai. Mengingat Isu-isu yang simpang siur sampai saat ini masih menjadi salah satu faktor kekhawatiran Masyarakat provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Salah satunya adalah persoalan 500 TKA China yang telah disetujui oleh forkopimda untuk menerima kedatangan 500 TKA china tersebut.
Melihat hal tersebut, Eks Ketua BEM UHO, Ld Muh Tando Wuna, menanggapi isu hangat tersebut. Ia mengatakan menolak secara tegas rencana kedatangan 500 TKA tersebut. Menurutnya, benar pernyataan yang disepakati oleh Forkopimda Sultra, sifatnya sudah klop. Namun lagi-lagi asumsi yang diterima oleh elemen masyarakat dianggap sangat sepihak.
“Maksud saya adalah, ada beberapa pertimbangan yang harus dikaji perihal itu. Seperti memastikan apakah 500 TKA itu benar-benar tenaga ahli atau bukan. contoh lain, berdasarkan UU ketenagakerjaan dan Imigrasi disitu jelas semua mekanisme mengenai TKA sudah ada regulasinya disitu seperti melakukan pendimpingan oleh tiap-tiap TKA tersebut minimal 7 sampai 8 orang tenaga lokal,” Ucap Tando, sapaan akrab pada Senin, (22/6/2020).
Mantan Ketua BEM UHO 2 Periode tersebut sungguh menggambarkan ekspresi kekecewaan atas kekeliruan yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Sebab, Tando sendiri menilai apapun yang terjadi kedaulatan rakyat mesti dijunjung tinggi dalam sebuah kekuasaan.
Ia memaparkan substansi central apa yang menjadi pokok permasalahannya, soal normatifnya akan dikaji lebih mendalam lagi untuk kesiapan Swiping di bandara Haluoleo Kendari.
“Jika pihak berwenang tidak peka atas keresahan masyarakat Sultra saat ini. Harapan kami, saya pribadi dan masyarakat pada umumnya. Ayoo, kita bersama-sama mendukung kekuatan Hukum yang ada di negeri ini dengan menyatukan solidaritas demi membangun daerah kita yang memiliki banyak potensi,” Paparnya.
Suatu hal yang perlu dingat, Lanjut Tando, ketika hal ini ada terus dilakukan pembiaran dan tidak adanya tranparansi informasi terkait kedatangan 500 TKA tersebut, maka kami pula tidak segan-segan untuk bergerak dalam memboikot dan lakukan Swiping di Bandara Halu Oleo Kendari. **
Sumber: rakyatpos
