Perseteruan Khofifah dan Bu Risma Membuat Ketua DPRD Jatim yang Malu Berat

Khofifah dan Bu Risma
Khofifah dan Bu Risma (Kolase SURYA.co.id/Yusron Naufal Putra/Kompas.com)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Kusnadi, mengaku malu melihat perseteruan antara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Apalagi perseteruan dua perempuan pemimpin daerah itu terkait bantuan dari pemerintah pusat.

Politikus PDI Perjuangan itu menyampaikan, perhatian pemerintah pusat yang mengirimkan beberapa mobil labolatorium polymerase chain reaction (PCR) harus disambut dengan baik dan dijadikan semangat agar bisa mengatasi covid-19 dengan cepat.

“Seharusnya di tengah situasi seperti ini semua harus bekerja sama. Tentu saya sebagai bagian dari pemerintahan Jawa Timur, saya ini malu,” tegas Kusnadi.

Baca Juga:  Terapkan PSBB, 5 Daerah di Jabar Masuk Zona Biru

Menurutnya, dalam kondisi yang mengkhawatirkan ini seluruh elemen harus bekerja sama dengan baik dan harus menahan diri apabila ada perbedaan persepsi cara penanganan.

Pemerintah diharapkan bisa menangani covid dengan baik, dan tidak boleh menunjukkan hal-hal yang tidak benar, yang justru akan menimbulkan kebingungan di masyarakat.

“Bagaimana kita bisa mengajak masyarakat untuk bergotong royong kalau pejabatnya saja tidak bekerja sama. Kalau ada yang kurang pas, jangan saling menyalahkan. Sebaliknya, duduk bersama dan selesaikan dengan kompromi,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim itu.

Baca Juga:  Sesat, Marhawi dan Jemaah Sholat Menghadap ke Timur dan Wirid dengan Tangan Menyilang

Seperti diketahui sebelumnya, kedua kepala daerah itu berseteru karena ada perbedaan pandangan terkait bantuan mobil labolatorium PCR dari BNPB.

Walikota Risma lebih dulu protes ke salah satu anggota BNPB karena merasa hasil permintaannya justru diserobot Pemprov Jatim.

Namun, di sisi lain, Pemprov Jatim membantah tuduhan itu karena secara resmi telah mengirimkan surat permohonan bantuan sejak 11 Mei 2020.

Baca Juga:  Terkait 500 TKA China, Kemenaker: Perusahaan Sudah Cari Pekerja Lokal tapi Tak Ada yang Mau

Pemprov juga mengaku menerima surat permohonan bantuan untuk menggunakan dua mobil labolatorium PCR yang dikeluarkan oleh Risma pada tanggal 22 Mei.

Perseteruan antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim bukan kali ini saja. Sudah beberapa kali kedua belah pihak saling berbalas sindiran di media massa di tengah penanganan covid-19.

Sumber: jpnn