Walkot Bogor: Banyak Warga Tak Paham COVID-19, Perlu Edukasi Bukan Lockdown

Bima Arya
Wali Kota Bogor, Bima Arya sudah kembali ke rumah setelah menjalani perawatan dan isolasi karena terinfeksi Covid-19 di RSUD Kota Bogor sekitar 20 hari. Bima Arya memberitahukan jika dirinya positif virus corona pada 20 Maret lalu dan telah diperbolehkan pulang untuk menjalani isolasi mandiri pada 11 April kemarin. Instagram/@Bimaaryasugiarto

IDTODAY.CO – Wali Kota (Walkot) Bogor Bima Arya menyampaikan bahwa kebanyakan masyarakatnya tidak memahami bahaya virus Corona. Ia juga menyebut sebagian masyarakat masih mempercayai teori konspirasi serta mayoritas terdampak secara ekonomi.

Bima menyampaikan hal itu, dalam diskusi virtual Populi Center dan Smart FM yang bertajuk ‘PSBB Lagi?’ pada Sabtu (12/9/2020). Menurut dia, kajian tersebut didapatkan melalui survei yang dilakukan Pemkot Bogor bersama tim di Lapor Covid dan NGO Singapura.

Bacaan Lainnya

“Data-data kami menunjukkan bahwa, ini kami baru menemukan survei 21 ribu responden menyebar merata ke seluruh Kota Bogor, bekerja sama dengan teman di Lapor Covid dan NGO Singapura. Satu, mayoritas nggak paham apa itu COVID. Mayoritas warga merasa bahwa jauh dari COVID, sedikit kemungkinan terpapar,” kata Bima. Sebagaimana dikutip dari detik.com (12/09/2020).

Sebagai solusi untuk menekan penyebaran virus Corona, menurut Bima, harus dilakukan penguatan protokol kesehatan dan edukasi.

Bima juga menegaskan penerapan lockdown atau PSBB tidak bisa dilakukan jika masih banyak masyarakat yang belum percaya COVID-19. Ia menegaskan tugas yang utama adalah melakukan edukasi ke warga.

“Ini PR kita terbesar. Mana bisa kita melakukan kebijakan yang tegas lockdown, sementara persepsinya (banyak yang belum percaya COVID-19), akan ada gejolak. Jadi PR utama kita adalah, kita harus kerjakan PR kita nggak nih, edukasi warga,” ujar Bima.

Selain itu, Bima mengatakan bahwa dirinya akan memperkuat edukasi warga melalui Dinas Kesehatan, petugas medis, hingga pemuka agama. Ia juga akan menerapkan penguatan protokol Kesehatan di tingkat mikro atau kecamatan.

“Makanya saya perkuat lagi, Dinskes, nggak cukup dinkes, dokter pemerintah, IDI, pemuka agama, ini harus lebih kencang lagi (edukasi). Dari situ baru penguatan protokol kesehatan dari tingkat mikro, tingkat kecamatan,” tuturnya.

Menurut Bima, penerapan lockdown atau PSBB total terhadap aktivitas ekonomi warga tidak tepat. Terlebih tanpa adanya dukungan logistik yang cukup.

“Dalam kondisi warga seperti ini, tindakan yang melakukan lockdown terhadap aktivias ekonomi warga tanpa cukup resources dan logistik saya kira nggak pas. Kita belajar dari PSBB yang sudah dilakukan beberapa bulan lalu,” tutur Bima.

Lebih lanjut, kata Bima, saat PSBB dilakukan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) belum tentu cukup untuk membantu perekonomian semua warga. Menurutnya belum tentu bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat selalu ada.

“Warga yang dipaksa untuk di rumah, itu kita bantu ekonominya gimana? APBD Kota Bogor nggak cukup. Provinsi, kementerian komitmen nggak? Kan belum tentu. Jadi banyak yang harus kita hitung,” ujar Bima.[detik/aks/nu]

Pos terkait