Diduga Menjadi Mata-Mata Pemerintah China, Begini Tanggapan TikTok

Diduga Menjadi Mata-Mata Pemerintah China, Begini Tanggapan TikTok
Aplikasi TikTok gabung dengan Musical.ly(Ist)

IDTODAY.CO – Perform video unik yang sedang banyak diminati oleh pengguna smartphone, TikTok telah mendapat penolakan di berbagai negara karena dianggap sebagai mata-mata pemerintah China.

Menanggapi kabar miring tersebut, pihakb eksekutif tiktok tengah mempertimbangkan untuk membuat manajemen baru dan kantor pusat di luar Cina. Sebagaimana dikutip dari situs Tech in Asia , Sabtu, 11 Juli 2020.

Bacaan Lainnya

Juru bicara perusahaan tersebut mengatakan, TikTok sedang yang mempertimbangkan untuk mengubah struktur perusahaan dan tetap mempertahankan rencana spesifiknya. Menurutnya, perusahaan tersebut akan tetap maju untuk melayani kepentingan pengguna, karyawan, artis, kreator, mitra dan pembuat kebijakan.

TikTok sedang mempertimbangkan lokasi si pembangunan kantor global mereka. Bocoran dari salah satu laporan menyebutkan 5 lokasi yang akan dipilih adalah di New York, London, Dublin, Singapura dan Los Angeles, tempat di mana CEO Kevin Mayer berada.

Saat ini, TikTok berhasil meningkatkan jumlah pengunduh selama pandemi covid 19. Aplikasi tersebut berhasil di unduh dua miliar pada April lalu, kira-kira ada 315 juta unduhan pada kuartal pertama 2020, sebagaimana dilaporkan Sensor Tower.

Akan tetapi, peningkatan jumlah pengguna seiring dengan meningkatnya tantangan keamanan pusat. Bahkan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo menegaskan pemerintah ingin mengalihkan TikTok karena alasan spionase dan mengeluarkan propaganda pada penggunanya.

Demikian juga di India, TikTok menjadi satu di antara 59 aplikasi si yang dikeluarkan kan di negeri Hindustan tersebut. Pemerintah India menduga data pengguna aplikasi tersebut didistribusikan keluar dari negaranya secara ilegal.

Namun demikian, pihak Tik tok membela diri dengan mengatakan bahwa wa tidak menyimpan informasi pengguna. Bahkan, perusahaan dan aplikasi tersebut menolak desakan pemerintah untuk melakukan sensor pada konten atau mengakses data pengguna aplikasi tersebut apabila benar-benar terjadi penyelundupan data.[brz/nu]

Pos terkait