KPK Temukan Penyimpangan Dalam Kartu Pra Kerja, Komisi III: Jangan Toleransi Perampokan Uang Negara

  • Whatsapp
Ilustrasi Kartu Prakerja. (Foto: Mediaindonesia.com)
Ilustrasi Kartu Prakerja. (Foto: Mediaindonesia.com)

IDTODAY.CO – Politikus Demokrat Didik Mukrianto menanggapi temuan dan rekomendasi KPK terkait dugaan korupsi dalam program kartu Prakerja.

Didik mengaku tidak terkejut atas penyimpangan tersebut. Ia pun berharap KPK bisa melakukan penindakan tegas secara hukum.

“Kalau KPK sudah menemukan indikasi adanya penyimpangan dan bahkan korupsi, jangan ragu-ragu untuk melakukan penindakan. Segera tangkap dan adili para perampok dan penikmat uang negara,” kata Didik sebagaimana dikutip dari Republika.co.id, Sabtu (20/6).

Anggota Komisi III DPR RI itu berharap KPK terus saja melakukan pemberantasan korupsi tanpa kenal lelah, terlebih di saat krisis seperti sekarang.  “Jangan pernah mentoleransi upaya perampokan uang negara,” ucapnya.

menurutnya KPK harus melakukan penindakan secara hukum pada setiap perilaku menyimpang dan melawan hukum yang dapat merugikan negara kepada siapapun tanpa pandang bulu.

Baca Juga:  RI Siap Ekspor Tuna ke Jepang 12 Juni Mendatang

“Harusnya KPK tidak ragu untuk menindak. Korupsi saat darurat bencana merupakan adalah bagian moral hazard yang sangat memilukan dan memalukan buat bangsa ini,” harapnya

Lebih lanjut, Didik meminta KPK untuk bergerak secara tegas dan konstruktif mengendus semua penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan kartu pra kerja. Termasuk potensi penyalahgunaan dana triliunan rupiah.

Dia menegaskan, Komisi III DPR RI mulai mencium adanya potensi konflik kepentingan, potensi penunjukan kemitraan tanpa melalui mekanisme tender, potensi dagang pengaruh, dan transparansi, serta akuntabilitasnya yang dianggap tidak terpenuhi, padahal melibatkan keuangan negara yang amat sangat besar.

“Secara kasat mata dan pemikiran telanjang sebetulnya sejak awal harusnya bisa diprediksi tentang potensi penyimpangan tersebut,” ucap Didik.

Baca Juga:  Mendagri Tito Minta KPK-Polri Tindak Tegas Tindakan Transaksional dalam Proses Pilkada 2020

Demikian pula, Didik menegaskan bahwa dirinya telah memberikan peringatan kepada KPK untuk segera mengkaji dan menganalisa serta mengawasi secara ketat  bekerja sama dengan  PPATK, dan BPK untuk mencegah munculnya penyimpangan, abuse of power dan korupsi.[Brz]

Pos terkait

Tulis Komentar Anda di Sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.