Anggota Komisi IX Kritik Pemerintah Soal Penghentian Progam Paket Pelatihan Prakerja: Bukti Komunikasi Publik Pemerintah Lemah

Anggota Komisi IX Kritik Pemerintah Soal Penghentian Progam Paket Pelatihan Prakerja: Bukti Komunikasi Publik Pemerintah Lemah
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. (Foto: DPR RI)

IDTODAY.CO – Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari memutuskan untuk menghentikan program paket pelatihan kartu prakerja. Keputusan itu tertuang dalam surat Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja nomor S-148/Dir-Eks/06/2020/pada 30 Juni 2020 yang ditujukan kepada mitra prakerja yaitu SekolahMu, Sisnaker, Skill Academi by Ruangguru, Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria dan Tokopedia.

Menanggapi kebijakan tersebut, Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menilai bahwa hal itu merupakan bentuk lemahnya pemerintah dalam mengelola komunikasi publik.

Bacaan Lainnya

“Setelah lama dikritik dan dianggap mengada-ada oleh banyak pihak, baru sekarang dihentikan. Ini bukti lemahnya komunikasi publik pemerintah dengan banyak pihak,” ujar Netty dalam keterangannya, Jumat (3/7). Sebagaimana dikutip dari SINDOnews.com (03/07/2020).

Berdasarkan evaluasi, ada beberapa catatan dari Manajemen Pelaksana (MP), di antaranya mengenai tidak adanya mekanisme yang dapat memastikan setiap peserta pelatihan menyelesaikan seluruh pelatihan.

 “Setelah uang negara terpakai untuk hal yang kurang terukur output, out come dan benefitnya, program baru dihentikan. Ini kan pemborosan anggaran di tengah situasi krisis. Jadi, harus ada pertanggung jawabannya, karena bisa jadi ada pelanggaran hukum dan berpotensi merugikan negara,” kata Netty, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR ini.

Menurut Netty, lemahnya pengelolaan komunikasi publik pemerintah, juga dapat dilihat dari kegusaran Presiden Jokowi saat mengevaluasi kementerian dan lembaga yang dianggap tidak memiliki sense of crisis.

Selain itu, Netty berpendapat, lemahnya kemampuan memahami aspirasi rakyat serta lambatnya merespons masukan dari banyak pihak, membuat pemerintah melahirkan beberapa kebijakan yang tidak peka terhadap kondisi rakyat.

“Kenaikan iuran BPJS yang dipaksakan di tengah situasi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi, pengguliran new normal tanpa ukuran dan panduan yang jelas, wacana pengenaan pajak pada transaksi online, dan heboh tentang kenaikan tarif listrik, adalah beberapa contoh buruknya pengelolaan komunikasi publik. Seharusnya pemerintah menenangkan masyarakat dengan kebijakan pro rakyat,” kata Netty.

Kemudian, Netty meminta kepada pemerintah agar memperbaiki pola komunikasi tersebut. “Saya berharap ada transparansi soal penghentian program pelatihan prakerja, penghentian kenaikan iuran BPJS, dan memberikan penjelasan soal heboh naiknya tarif listrik serta pungutan pajak pada transaksi online tersebut demi kebaikan rakyat,” pungkasnya.[Sindonews/aks/nu]

Pos terkait