Desak Nadiem Makarim Dengar Keluhan Siswa, Gde Siriana: Jangan Cuma Nyuruh Belajar Online!

Aneh, Pekerja Dapat Subsidi Dan Uang Saku, Siswa Justru Tak Dapat Apa-Apa!
Gde Siriana menilai permintaan maaf Presiden Jokowi di Idul Fitri harus punya makna lebih besar, bukan sekadar basa-basi,(Foto: rmol.id)

IDTODAY.CO – Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Siriana Yusuf menyoroti sejumlah kebijakan Kemendikbud terkait pembelajaran daring selama covid 19. Terkait hal tersebut, dia membeberkan kebutuhan mendesak siswa akan kuota internet sebagai penunjang utama kegiatan pembelajaran tersebut.

“Selama belajar daring, listrik, AC dan air sekolah tidak terpakai. Mestinya Mendikbud pahami ini, seharusnya bisa dianggarkan pulsa gratis untuk siswa,” ujar Gde Siriana, sebagaimana dikutip dari Pojoksatu.id,  Jumat (17/7).

Bacaan Lainnya

Gde mendesak Kemendikbud terlibat aktif dalam pengadaan layanan internet gratis terhadap para siswa terutama yang ekonominya kurang mampu.

“Kewajiban negara sediakan fasilitas belajar. Pulsa atau paket internet saat Covid, juga termasuk fasilitas belajar yang harus disediakan negara,” ucap Gde Siriana.

Gde menegaskan pemerintah tidak boleh menyerahkan urusan tersebut hanya kepada orang tua. pemerintah harus terlibat dalam pengadaan internet gratis dan tidak boleh hanya berpangku tangan. Menurutnya, pemerintah harus memperhatikan tekanan psikologis yang mungkin dialami siswa dari keluarga tidak mampu yang harus selalu mengeluarkan uang demi bisa terus belajar dari rumah.

“Anak-anak yang peka dengan kondisi ekonomi keluarganya kan berat hati untuk minta uang ke orang tua yang juga sedang susah karena tidak ada penghasilan. Akhirnya semua dipendam persoalan, tidak fokus belajar, nilai turun,” kata Board Member of Bandung Innitiaves Network ini.

“Adalah keanehan besar jika pekerja saja diberikan subisidi dengan program pelatihan, bahkan uang saku dalam Kartu Prakerja. Sedangkan siswa tidak dibantu gratis pulsa atau paket internetnya,” imbuhnya.

Terkait hal tersebut, gede siriana mendesak Kemendikbud untuk memberikan kebijakan khusus bagi siswa terkait pembelajaran daring sebagai bentuk political will. Diantaranya dengan membuat kebijakan khusus sebagaimana Kartu Prakerja.

“Harus jelas kebijakannya. Kebijakan beda dengan kebijaksanaan. Kebijakan harus ada payung hukumnya, terukur tujuan dan implementasinya, ada anggarannya. Pemerintah bisa buatkan program bantuan khusus siswa belajar daring, terdiri dari bantuan gratis paket internet. Negara bisa topup ke nomor HP siswa, atau dikasih sim card sudah terisi paket,” terangnya

“Bantuan teknis bagi siswa yang masih kesulitan belajar daring alias gaptek, datang ke sekolah bergiliran untuk dapat bimbingan teknis. Ingat Indonesia luas, tidak semua mampu beli HP yang canggih, beli pulsa yang mahal. Jangan heran jika tidak semua paham belajar daring,” pungkas Gde.[pojoksatu/brz/nu]

Pos terkait