IDI: Data Pemerintah Terkait Corona Belum Mewakili Keseluruhan, Kenapa?

Ketua Pengurus Besar (PB) IDI Daeng M Faqih (Foto: detikHealth/Ayunda Septiani)

IDTODAY.CO – Kematian yang diumumkan pemerintah terkait Corona (COVID-19) dinilai belum sepenuhnya mewakili keseluruhan Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Ketua Pengurus Besar (PB) IDI Daeng M Faqih.

“Data sekarang belum mewakili keseluruhan yang sebenarnya terjadi karena keterbatasan pemeriksaan dan kecepatan pemeriksaan masih kurang. Kalau akurasi PCR itu akurat,” kata Daeng saat dihubungi, Minggu (19/4). Sebagaimana dikutip dari Detik.com.

Daeng juga menilai adanya ketidaksinkronan data kematian yang diungkapkan oleh pemerintah saat ini. Menurut Daeng, ketidaksinkronan itu terlihat dari banyaknya pasien dalam pengawasan (PDP) yang meninggal dunia sebelum dilakukan pemeriksaan.

“Kemudian juga berpotensi angka kematian berpotensi jauh lebih besar dari apa yang diumumkan pemerintah. Alasannya, karena angka kematian yang status PDP itu banyak, PDP ada yang belum diperiksa karena kurang cepat pemeriksaan PCR dan kurang luas dan ada juga yang mungkin tidak sempat diambil swab-nya, sudah terlanjur dikubur,” katanya.

Selain itu, Daeng juga menilai apabila hasil pemeriksaan PDP dapat diungkap dengan cepat, kematian kasus positif Corona dipastikan akan jauh lebih besar dari data yang diumumkan pemerintah saat ini.

Baca Juga:  Akhirnya Definisi PSBB Versi Jokowi Ketahuan Nggak Jelas, Kayak yang Bingung

Walaupun demikian, Daeng meminta pemerintah membuka data pasien Corona yang positif, meninggal, ataupun sembuh segera dijabarkan secara luas, diungkap datanya. Data yang nantinya terungkap, kata Daeng, bisa digunakan untuk melakukan tracing di masyarakat.

“Pemerintah kan sampai sekarang belum mau membuka data corona. Jadi hanya diumumkan yang positif, sekian yang meninggal, sekian yang sembuh. Masih sebatas itu, dan itu yang mengetahui kan masih pemerintah pusat, Dinas Kesehatan Provinsi, rumah sakit yang memeriksa,” tutur dia.

“Kami meminta, sebenarnya IDI, data itu dibuka lebih luas lagi, jangan hanya orang-orang itu yang tahu dan kepada siapa, kepada yang berkepentingan, kepentingan untuk apa? Kepentingan untuk mengisolasi dan kepentingan untuk melakukan tracing. Berarti data itu sudah harus sampai ke aparat-aparat yang tingkat bawah. Aparat tingkat bawah itu apa? Ada aparat pemerintah sampai RT, RW, kepala desa,” imbuhnya. [Aks]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan