Kesalnya Jokowi Penyaluran Bansos Berbelit-belit

Di Manapun, Open House Ditiadakan Selama Berlakunya PSBB
Presiden Jokowi Marah Besar, Bupati/Walikota Simpan Rp 220 Triliun di Kas Pemda Padahal Rakyat Butuh,(KOMPAS.COM/WISNU WIDIANTORO)

IDTODAY.CO – Penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai ternyata mengalami kendala. Hal itu membuat penyalurannya molor. Padahal bansos tunai sangat dinantikan masyarakat miskin dalam kondisi krisis saat ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun terus menerus menyoroti hal itu. Dia geram dan mengungkapkan prosedurnya terlalu rumit.

Bacaan Lainnya

“Ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problemnya, problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit,” tegasnya saat membuka rapat terbatas virtual, Selasa (19/5/2020).

Dia pun meminta agar penyaluran bansos dibuat sesederhana mungkin agar fleksibel dalam pelaksanaannya. Namun dia menekankan harus tetap akuntabel.

“Yang paling penting bagaimana mempermudah pelaksanaan itu di lapangan. Oleh sebab itu keterbukaan itu sangat diperlukan sekali,” tambahnya

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Jokowi mengusulkan penyaluran bansos agar didampingi KPK, BPKP dan Kejaksaan.

“Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi dan mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan,” tegasnya.

Jokowi juga meminta agar menyelesaikan permasalahan data penerima yang tidak sinkron. Dia minta agar data penerima dibuat transparan.

Menurut versi Menteri Sosial Juliari Batubara perlambatan penyaluran bansos tunai terjadi di awal lantaran ada masalah dalam hal pendataan. Penyaluran data dari daerah mengalami kendala.

Dia menjelaskan, Kemensos sepenuhnya menyerahkan pendataan kepada pihak di daerah. Kemudian dari kelurahan ataupun desa mengirimkan datanya ke dinas sosial di tingkat kabupaten/kota.

Namun setelah data itu diterima oleh Kemensos, banyak terjadi penarikan kembali data yang sudah masuk oleh pihak kabupaten/kota. Ternyata banyak desa dan kelurahan yang merasa data yang sudah masuk ke Kemensos tidak sesuai.

“Jadi yang terjadi banyak kabupaten/kota yang menarik kembali. Data-data yang sudah dikirimkan ke Kemensos ditarik kembali, karena ternyata ada desa atau kelurahan yang keberatan. Karena mereka tahu bahwa data yang mereka kirimkan tidak sama dengan data dari dinsos yang dikirimkan ke Kemensos,” terangnya.

Dengan adanya penarikan data kembali oleh desa dan kelurahan untuk melakukan koreksi, akhirnya waktu untuk pendataan molor. Ujungnya penyaluran bansos tunai ikut molor.

Namun untuk mengatasi hal itu, Kemensos kini sudah menutup celah bagi desa dan kelurahan yang ingin menarik data. Mereka sudah tidak bisa lagi mengoreksi data.[Brz]

Pos terkait