Koalisi Masyarakat Bakal Bikin Perlawanan, Jokowi Telah Salahgunakan Kekuasaan, Jika Perppu Corona Disahkan

Jokowi Naikkan Diam-Diam iuran BJPS, Prodem: Boikot Bayar Pajak Dan Tolak Bayar BPJS
Presiden Joko Widodo memakai masker saat melantik Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/4/2020). Ahmad Riza Patria resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta seusai dilantik Presiden Joko Widodo.(ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A)

Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) menolak secara tegas Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik virus corona baru (Covid-19).

Ketua Penggerak KMPK, Marwan Batubara menyatakan alasan pihaknya menolak Perppu tersebut lantaran sangat berpotensi meruntuhkan kedaulatan negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis.

“Menolak Perppu 1/2020 karena potensial meruntuhkan kedaulatan negara,” kata Marwan Batubara saat jumpa pers secara daring, Senin malam (11/5).

Pendiri LSM Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air (KRUHA) ini menguraikan, Perppu tersebut sangat berpotensi meruntuhkan kedaulatan karena menabrak sedikitnya 13 UU dalam konstitusi.

Baca Juga:  Agum Gumelar Sindir Gatot Nurmantyo: Jangan Terlalu Murah Meneriakkan Komando di tempat Yang Tidak Tepat

“Antara lain atas alasan melanggar sejumlah pasal dalam UUD 1945 seperti pasal 1, pasal 23 E, pasal 27 ayat 1, pasal 28 b ayat 1 dan seterusnya,” tuturnya.

Marwan menambahkan, jika Perppu tersebut disahkan maka akan berpotensi terjadinya abuse of power yang dilakukan oleh eksekutif dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Sebab, dengan Perppu tersebut sejumlah UU yang berlaku akan ditabrak.

“Berpotensi terjadinya moral hazard karena diberikannya status kebal hukum dan pembatalan ketentuan undang-undang yang berlaku tadi terhadap KSSK. Kemudian dieliminasinya peran budgetin, APBN dan pengawasan yang dimiliki oleh DPR serta peran penilaian dan pengawasan yang dimiliki oleh BPK,” jelasnya.

Baca Juga:  Bukan Demi Personal, Ini dia Tujuan Rizal Ramli Terima Tantangan Debat Luhut !

Atas dasar itu, KMPK akhirnya harus mendesak DPR RI untuk menolak Perppu tersebut yang secara terang-terangan menegasikan keberadaan DPR RI itu sendiri.

“Jika DPR menerima Perppu tersebut maka DPR RI telah mematikan dirinya sendiri,” ujar Marwan Batubara.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain; mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang juga Ketua Advokat KPMK Prof Saiful Bakhri dan Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro.

Baca Juga:  Dua Kelompok Masyarakat Ini Yang Membuat Jokowi Tak Bisa Melarang Mudik

Kemudian, Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam dan sejumlah ormas Islam dan organisasi kemahasiswaan seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) dan BEM sejumlah universitas hingga para Rektor Universitas pun turut hadir dalam acara ini.

Sekadar informasi, sejumlah tokoh bangsa seperti Amien Rais, Din Syamsuddin, Adhie Massardi dkk juga ikut dalam gerakan KPMK yang telah mengajukan Judicial Review (JR) Perppu 1/2020 ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sumber: pojoksatu