Mendagri: Negara Tidak Boleh Kalah Oleh Pelanggar Hukum!

  • Whatsapp
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Foto: Fajar.co.id

IDTODAY.CO – Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian menegaskan Negara tidak boleh kalah oleh para pelanggar hukum, terutama ketika para pelanggar sudah mengancam kedaulatan NKRI.

Hal tersebut beliau uungkapkan ketika mengikuti rapat di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkumham) di Jakarta, Selasa (10/3). “Negara tidak boleh kalah oleh kelompok-kelompok yang melakukan pelanggaran hukum apalagi menggunakan senjata, saya kira itu,” kata Tito. Sebagaimana dilansir dari Rmol.id pada Maret 10, 2020

Bacaan Lainnya

Manuver aksi kekerasan yang marak dilakukan kelompok kriminal bersenjata dengan  kembali meneror warga di Papua. Menurut Tito,  untuk menangani ancaman kelompok bersenjata, sudah ada TNI dan Polri. Kedua institusi keamanan itu diketahui juga sebagai satgas gabungan yang mengamankan sekitar kawasan tambang Freeport. Keberadaan kedua institusi keamanan ini diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Kelompok-kelompok ini ingin melakukan gangguan keamanan, kemudian masyarakat yang ada di situ ketakutan sehingga mereka minta untuk diamankan di Timika,” ujar Tito.

Tito juga  meminta agar masyarakat yang mengungsi tetap diperhatikan kondisinya. Kementerian sendiri sudah berkomunikasi dengan Pemda setempat dan para tokoh yg ada, supaya keadaan warga yang mengungsi tetap diperhatikan dengan baik.

“Kemudian juga Polres dan Kodim membantu mereka sambil pengamanan di sana diperkuat oleh bapak Panglima TNI dan Kapolri. Pemda kami minta berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, baik tokoh agama maupun tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita,” paparnya.

Bahkan menurut beliau, sangat penting untuk.menjalin komunikasi dengan kelompok kriminal bersenjata. Sebab berdasarkan pengalamannya saat jadi Kapolda Papua, upaya oenyelesaian konflik melalui komunikasi dengan KKB juga terbukti bisa meminimalisir aksi kekerasan yang dilakukan kelompok tersebut.

“Jadi soft approach tetap dilaksanakan. Kalau seandainya soft approach-nya tidak bisa dilaksanakan dan mereka melakukan pelanggaran hukum, apalagi ada yang meninggal segala macam, kita harus bertindak tegas,” tutupnya (rmol/brz)

Pos terkait